Buka Rakornas Dukcapil, Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Infrastruktur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat prasarana digital guna mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) alias e-government. Penguatan prasarana digital menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan jasa publik nan semakin terintegrasi.

Salah satu upaya tersebut ialah memperkuat integrasi identitas digital. Dalam konteks itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus didorong agar meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya melalui jasa manajemen akta kelahiran secara daring.

“Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, kelak launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak nan lahir di akomodasi kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka kelak Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan info pada Dukcapil, Dukcapil kelak bakal mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Mendagri menilai penemuan tersebut bakal memberikan kemudahan bagi masyarakat lantaran pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time. Karena itu, dia mengingatkan jejeran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di wilayah untuk memastikan jasa digital melangkah optimal. Ia menegaskan, gangguan pada sistem bakal berakibat langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat beragam aspek prasarana digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia nan mengelola jasa digital. Selain itu, kapabilitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar jasa Dukcapil semakin prima. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Oleh lantaran itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 nan merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” sambung Mendagri.

Mendagri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE alias e-government. Presiden, kata dia, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin penerapan SPBE di Indonesia. Dalam implementasinya, info Dukcapil memegang peran nan sangat krusial.

“Ditambah lagi dengan satu lagi, ialah Satu Data Indonesia. Ini undang-undang nan sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah info Dukcapil,” katanya.

Ia menekankan, pedoman info Dukcapil bakal menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government. Dengan support info nan jeli dan terintegrasi, beragam kebijakan pemerintah, terutama nan menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran.

Sebelum membuka Rakornas Dukcapil tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah. Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.