Budi Djiwandono Tegaskan Kader Gerindra Terus Kawal Ketahanan Pangan

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan kader Gerindra terus berupaya mengawal ketahanan pangan. Pihaknya pun memastikan para kader turun langsung ke petani untuk meninjau ke penyimpanan Bulog di sejumlah daerah.

Menurutnya, langkah itu dilakukan setelah capaian swasembada beras pada Desember 2025. Serta sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah melangkah dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Budi saat meninjau aset dan akomodasi Bulog di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berbareng jejeran Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan dan Kalimantan Timur.

"Kita saling sinergi untuk memastikan bahwa pangan di Kaltim, khususnya di Kota Balikpapan, itu tersedia dan harganya terjangkau," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, kader dari Partai Gerindra menegaskan pentingnya keberadaan Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional, terutama dalam memastikan kesiapan stok beras di tengah kebutuhan masyarakat nan terus meningkat.

"Meninjau aset-aset Bulog Kota Balikpapan ini dalam rangka memandang kesiapan dan kondisi riil di lapangan nan ada di bidang-bidang Bulog," ujarnya.

Dia menilai Bulog mempunyai posisi nan sangat strategis dalam ekosistem pangan nasional sehingga perlu mendapat support penuh, baik dari sisi kebijakan maupun prasarana distribusi.

"Mengingat keberadaan Bulog dalam ekosistem pangan di Indonesia itu sangat krusial dan strategis," tuturnya.

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Budi mengaku berterima kasih lantaran kondisi stok pangan dinilai tetap sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya senang pagi hari ini kami bisa memandang langsung bahwa stok sangat mencukupi," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan tetap terdapat sejumlah perihal nan perlu diperbaiki guna memperkuat pengedaran pangan agar semakin efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kami mencatat tetap ada perbaikan-perbaikan nan mungkin kudu dikejar juga, apakah itu perbaikan prasarana maupun dari sisi kebijakan kelak untuk memudahkan akses pengedaran kepada masyarakat," tutup Budi. (anl/ega)