Budaya sebagai Arena Pertarungan: Pelajaran dari Frankfurt dan Birmingham

Ada satu pertanyaan nan terasa sederhana, tetapi menyimpan ketegangan panjang dalam sejarah pengetahuan sosial: Apa itu budaya, dan milik siapa? Pertanyaan ini bukan retorika akademis semata. Ia adalah pintu masuk ke dalam sebuah perdebatan nan sudah berjalan selama lebih dari separuh abad, perdebatan tentang kekuasaan, makna, dan siapa nan berkuasa mendefinisikan keduanya.

Selama bertahun-tahun, jawaban atas pertanyaan itu sudah terasa selesai. Budaya adalah milik "kaum terdidik". Ia adalah simfoni, lukisan minyak, sastra klasik, dan segala sesuatu nan terpajang di kembali kaca museum. F.R. Leavis—kritikus sastra Inggris nan berpengaruh di pertengahan abad ke-20—dengan tegas memandang budaya sebagai "studi tentang kesempurnaan" nan kudu dijaga oleh minoritas berbudaya dari ancaman peradaban massa nan dianggapnya murahan dan mekanistik.

Dalam kerangka berpikir semacam ini, budaya bukan sesuatu nan tumbuh dari bawah. Ia adalah warisan nan diwariskan dari atas ke bawah, dari nan beradab kepada nan dianggap belum beradab. Pandangan itu kemudian terguncang. Dan dari guncangan itulah Kajian Budaya dan Media lahir sebagai sebuah bagian ilmu.

Titik guncangan pertama datang dari Raymond Williams, seorang intelektual Inggris nan tumbuh dari family kelas pekerja Wales. Bagi Williams (1958), budaya bukanlah milik eksklusif kaum elite. Ia mengusulkan sebuah klaim nan terdengar sederhana, tetapi membalikkan banyak asumsi: "Culture is ordinary: that is the first fact."

Budaya, dalam pandangan Williams, adalah seluruh langkah hidup nan mencakup praktik sehari-hari, konsumsi, bahasa, dan hubungan sosial. Ia bukan sesuatu nan dikagumi dari jarak jauh, melainkan sesuatu nan dilakukan oleh semua orang, setiap hari. Redefinisi ini membuka pintu nan sebelumnya terkunci rapat: jika budaya adalah langkah hidup, budaya kelas pekerja sama sahnya dengan budaya borjuasi.

Namun, memahami budaya sebagai "cara hidup" saja tidak cukup. Ada sesuatu nan lebih gelap di baliknya, sesuatu nan berangkaian langsung dengan kuasa. Di sinilah dua tradisi intelektual besar berjumpa dan saling melengkapi: Mazhab Frankfurt dari Jerman dan Mazhab Birmingham dari Inggris.

Mazhab Frankfurt—yang secara umum lahir sebagai Institut für Sozialforschung pada 3 Februari 1923—mengajukan pertanyaan nan terasa mengganggu bagi para pengikut Marx. Jika kapitalisme mengeksploitasi kelas pekerja, kenapa tidak ada revolusi? Mengapa justru masyarakat semakin patuh, semakin jinak, semakin betah? Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Herbert Marcuse menjawab pertanyaan itu dengan menunjuk ke arah nan sama: budaya.

Adorno dan Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment (2002) memperkenalkan konsep kultur industri sebagai argumen bahwa produk budaya massa seperti film, musik populer, dan intermezo telah menjadi mesin produksi kesadaran palsu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan represi terang-terangan, melainkan dengan kesenangan nan terstandarisasi.

Kapitalisme tidak perlu lagi memaksa orang untuk tunduk; dia cukup menghibur mereka hingga mereka tidak lagi terpikir untuk memberontak. Marcuse (1964) menyebutnya sebagai kondisi manusia satu dimensi (one-dimensional man), ialah manusia nan dimensi kritisnya telah dilumpuhkan oleh kenyamanan dan konsumsi.

Ini adalah kritik nan menusuk. Relevansinya pun tidak berkurang di era sekarang, apalagi mungkin justru semakin akut ketika algoritma TikTok dan Netflix tahu lebih baik dari diri kita sendiri konten apa nan bakal membikin kita nyaman berjam-jam di depan layar.

Namun, ada celah dalam argumen Frankfurt nan perlu dicermati. Jika budaya massa hanyalah perangkat manipulasi sistematis, di mana posisi manusia biasa? Apakah mereka sekadar korban pasif nan menerima begitu saja semua nilai nan disuntikkan industri budaya? Mazhab Frankfurt condong memandang audiens sebagai massa nan mudah dibentuk, dan di sinilah Mazhab Birmingham menawarkan koreksi nan penting.

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) di Universitas Birmingham—yang berdiri secara umum pada tahun 1964—membawa agenda nan berbeda. Mazhab ini terinspirasi oleh Antonio Gramsci, ahli filsafat Italia nan mengembangkan teori hegemoni untuk menjelaskan gimana golongan penguasa mempertahankan kekuasaan bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui persetujuan budaya. Dari sini, Mazhab Birmingham memandang budaya bukan sebagai arena manipulasi satu arah, melainkan sebagai arena pertarungan makna nan terus bergerak.

Stuart Hall, salah satu tokoh sentral Birmingham, memperkenalkan konsep encoding/decoding (Hall, 1980): pesan nan dikodekan oleh produsen media tidak selalu didekodekan dengan langkah nan sama oleh penerimanya. Ada ruang negosiasi, ada pembacaan nan berlawanan, ada resistensi. Manusia biasa bukan penonton pasif. Mereka adalah pemasok aktif nan terus menerus memperebutkan makna atas apa nan mereka konsumsi. Penelitian-penelitian CCCS saat itu banyak mengulas subkultur kaum muda dan menunjukkan gimana pakaian, musik, dan bahasa gaul bukan sekadar ekspresi gaya, melainkan juga berfaedah sebagai perlawanan simbolis terhadap tatanan kelas nan mapan.

Anak-anak muda kelas pekerja nan mengenakan jaket kulit dan rambut mohawk bukan sedang tidak berpikir. Mereka sedang berbincang dalam bahasa nan tidak tersedia di ruang-ruang resmi kekuasaan. Inilah nan dimaksud Richard Hoggart (1957) ketika dia berbincang tentang budaya dari "bawah", ialah simbol dan praktik nan mempunyai agensi tersendiri, apalagi di tengah ketimpangan struktural nan nyata.

Di sinilah perbedaan mendasar kedua ajaran itu terletak sekaligus titik di mana keduanya justru bisa saling mengisi. Mazhab Frankfurt mengkritik pengaruh homogenisasi budaya massa dalam melanggengkan ketidaksetaraan sosial, sementara Mazhab Birmingham menyoroti peran perseorangan dan organisasi dalam membentuk makna budaya dari dalam.

Bukan berfaedah keduanya bertentangan. Mereka justru saling melengkapi dalam menganalisis budaya dalam seluruh kompleksitas sosialnya (Storey, 2018). Frankfurt memberi kita perangkat untuk memandang struktur nan menindas; Birmingham memberi kita mata untuk memandang resistensi nan tumbuh di celah-celah struktur itu.

Lalu gimana dengan kuasa nan tidak datang dalam corak industri alias subkultur, tetapi dalam corak wacana? Di sinilah Michel Foucault masuk dengan konsepnya tentang discourse. Bagi Foucault, "kebenaran" sosial tidak ditemukan, tetapi dibangun melalui praktik dan lembaga sehari-hari. Kuasa tidak selalu berbentuk larangan alias paksaan; dia bekerja jauh lebih lembut melalui apa nan boleh dikatakan, siapa nan diizinkan berbicara, dan di ruang mana sebuah pernyataan dianggap sah.

Sementara itu, Edward Said (1978) dalam Orientalism menunjukkan gimana wacana akademis dan sastra Barat secara sistematis mengonstruksi "Timur" sebagai objek nan eksotis, terbelakang, dan butuh diperadabkan. Ini adalah contoh nyata gimana kuasa bekerja melalui produksi pengetahuan, bukan sekadar melalui senjata alias undang-undang.

Jika Foucault bertanya tentang gimana kebenaran diproduksi, Pierre Bourdieu bertanya tentang gimana selera dan praktik budaya mereproduksi ketimpangan. Lewat konsep field (arena sosial), habitus (disposisi nan terbentuk dari pengalaman sosial), dan capital (modal nan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya), Bourdieu menunjukkan bahwa "selera" bukanlah urusan individual nan bebas nilai.

Selera adalah produk posisi sosial. Orang nan tumbuh dengan akses ke musik klasik, seni rupa, dan pendidikan tinggi tidak sekadar "lebih maju"; mereka mempunyai modal budaya nan secara struktural menguntungkan mereka dalam arena sosial. Distingsi rasa bukan hanya soal estetika, melainkan juga sistem reproduksi ketidaksetaraan nan bekerja paling efektif—yang justru lantaran terasa alamiah dan personal.

Semua lapisan teori ini—dari Frankfurt hingga Birmingham, dari Williams hingga Foucault dan Bourdieu—pada akhirnya bermuara pada satu kesadaran: budaya adalah medan pertarungan nan sesungguhnya. Bukan pertarungan dengan senjata alias dekrit hukum, melainkan pertarungan atas makna, atas definisi, atas siapa nan berkuasa menyebut sesuatu sebagai "normal", "baik", "berbudaya", alias "rendahan".

Dan arena pertarungan itu sekarang telah bergeser ke ranah digital. Platform media sosial, algoritma, dan surveillance capitalism telah menciptakan kondisi di mana tidak hanya perilaku kita nan dimonitor, tetapi preferensi, emosi, dan apalagi kecenderungan bertindak kita dijadikan komoditas.

Jika Adorno dan Horkheimer pada 1944 cemas bahwa intermezo massa melumpuhkan kesadaran kritis, pertanyaannya sekarang menjadi lebih tajam: Apa nan bakal mereka katakan tentang sebuah sistem di mana kesadaran itu sendiri—dalam corak info perilaku—secara harfiah dijual kepada pengiklan dan pemasok politik?

E.P. Thompson (1963) pernah mengingatkan bahwa kelas pekerja Inggris tidak datang begitu saja. Ia dibentuk melalui pengalaman, pertentangan, dan kesadaran kolektif nan tumbuh dari bawah. Kesadaran semacam itu tidak bisa tumbuh di dalam ekosistem digital nan dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan pemahaman.

Kajian Budaya dan Media—dalam perjalanannya nan panjang dari Birmingham ke era platform digital—terus membujuk kita untuk tidak berakhir pada permukaan. Budaya bukanlah tontonan pasif. Ia adalah medan di mana kekuasaan diperebutkan, dilanggengkan, dan kadang-kadang—dengan cukup kesadaran dan keberanian—dipatahkan.