Breaking! Trump Kena "Tampar" Kongres, 4 Anggota DPR Sekutu Membelot

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi pukulan politik baru mengenai perang melawan Iran setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi nan bermaksud membatasi kewenangan perang presiden. Langkah tersebut menjadi salah satu teguran paling nyata dari Kongres terhadap penanganan bentrok Iran oleh Gedung Putih.

Resolusi nan disahkan pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat itu muncul setelah Partai Demokrat selama berbulan-bulan mendorong pemungutan bunyi baik di DPR maupun Senat untuk membatasi kewenangan perang Trump. Upaya tersebut secara berjenjang mulai mendapatkan support dari sejumlah personil Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir CNN International, dalam pemungutan suara, resolusi tersebut lolos dengan hasil 215 berbanding 208. Empat personil DPR dari Partai Republik, ialah Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett, dan Warren Davidson, membelot dari garis partai dan mendukung resolusi tersebut.

Pengesahan resolusi itu menjadi contoh terbaru gimana Kongres nan dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan sikap kritis terhadap sejumlah agenda Trump.

Dalam beberapa hari terakhir, senator-senator Republik juga melakukan perlawanan terhadap biaya kontroversial senilai US$1,8 miliar nan dikenal sebagai biaya antipenyalahgunaan kekuasaan nan didukung Trump. Para senator cemas biaya tersebut dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pendukung Trump nan menyerang abdi negara kepolisian saat kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Selain itu, Partai Republik di Senat juga secara resmi menghapus pendanaan untuk proyek pengamanan ballroom nan diinginkan Trump di kompleks Gedung Putih setelah pejabat pengawas patokan anggaran Senat menyatakan anggaran tersebut melanggar ketentuan fiskal.

Resolusi nan disahkan DPR tersebut berbentuk resolusi bersama. Artinya, meskipun kudu mendapatkan persetujuan dari kedua bilik Kongres, arsip tersebut tidak perlu dikirim kepada presiden untuk ditandatangani.

Menurut keterangan di situs resmi Senat AS, jenis resolusi tersebut tidak mempunyai kekuatan norma nan mengikat sebagaimana undang-undang.

Resolusi itu diajukan oleh personil DPR dari Partai Demokrat asal New York, Gregory Meeks, nan juga merupakan personil senior Komite Urusan Luar Negeri DPR.

"Saya sangat senang lantaran kami mempunyai kesempatan memandang beberapa personil dari pihak Republik berdiri berbareng kami. Saya juga sangat bangga kepada rekan-rekan Demokrat saya, lantaran setiap Demokrat, setiap orang, memilih mendukung ini," kata Meeks kepada wartawan setelah pemungutan suara.

Ia menegaskan Kongres bakal terus menjalankan kegunaan konstitusionalnya sebagai pengawas pemerintah.

"Kami bakal terus menjalankan tanggung jawab konstitusional kami, itulah nan sedang kami lakukan. Kami bakal terus menjadi sistem checks and balances ketika pemerintahan tidak mengikuti Konstitusi," ujarnya.

Pemungutan bunyi tersebut sebenarnya dijadwalkan berjalan pada 21 Mei. Namun ketua Partai Republik secara mendadak membatalkannya ketika mereka berada di periode kekalahan akibat banyak personil nan tidak hadir.

Saat itu Meeks menuduh Ketua DPR AS Mike Johnson sengaja menunda pemungutan suara.

Sementara itu, menjelang pemungutan suara, Johnson memihak personil Partai Republik nan menolak pembatasan kewenangan perang Trump terhadap Iran. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi berakibat jelek terhadap proses negosiasi nan sedang berlangsung.

"Saya pikir sangat rawan untuk mengambil dari pemerintahan dan panglima tertinggi saat ini keahlian untuk bernegosiasi. Itulah nan dilakukan resolusi ini. Ini melemahkan posisi kami dan daya tawar kami dalam negosiasi perdamaian dalam situasi tersebut. Operasi Epic Fury telah selesai," kata Johnson kepada CNN.

Johnson juga mengeklaim seluruh tujuan operasi AS terhadap Iran telah tercapai, meskipun sejumlah personil Kongres, termasuk dari Partai Republik sendiri, tetap meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Ia menambahkan bahwa Trump sekarang sedang berupaya menyelesaikan perjanjian tenteram sehingga Kongres semestinya memberi ruang bagi presiden.

"Presiden sekarang sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian damai, dan kita kudu memberinya keleluasaan untuk melakukan perihal itu. Saya pikir resolusi kewenangan perang saat ini sangat tidak tepat waktu, sangat negatif, dan merupakan perihal nan rawan bagi negara," kata Johnson.

(luc/luc)

Add