Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun alias 0,93% dari PDB pada 31 Maret 2026.
"Posisi ini tetap sangat terjaga, terukur, dan sesuai kreasi APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan elastis mengikuti dinamika pasar keuangan," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro dalam rilis APBN KITA, Kamis (30/4/2026).
Kemenkeu menyatakan keahlian APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan bekerja efektif. APBN terus datang menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan melangkah konsisten.
Secara rinci, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun alias 18,2% APBN. Angka ini tumbuh 10,5% (yoy), memperlihatkan kapabilitas pendapatan negara tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan global.
Sementara itu, Deni memaparkan penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7,0 triliun alias 17,2% sasaran APBN. Realisasi ini tumbuh 14,3% (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun alias 16,7% APBN, dengan pertumbuhan nan sangat kuat sebesar 20,7% (yoy).
Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, nilai komoditas nan tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital manajemen perpajakan nan terus diperkuat. Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp67,9 triliun alias 20,2% APBN, meskipun tetap mengalami kontraksi 12,6% (yoy).
"Capaian ini memberikan kontribusi krusial dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik," kata Deni.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun alias 24,4% APBN. Meskipun mengalami normalisasi dibanding tahun lalu, level ini tetap menunjukkan kontribusi nan baik terhadap struktur pendapatan negara.
Realisasi shopping negara tercapai Rp815,0 triliun alias 21,2% APBN, tumbuh 31,4% (yoy) jauh lebih sigap dibanding tahun sebelumnya. Akselerasi ini menunjukkan APBN bergerak sigap sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Deni mengungkapkan terdapat realisasi Rp610,3 triliun (19,4% APBN), Hal ini mencerminkan percepatan penyelenggaraan program kerja prioritas nasional, shopping Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta beragam program nan langsung menyentuh masyarakat.
Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun (29,5% APBN), Pemerintah terus memastikan sinergi pusat dan wilayah agar pelayanan publik, pembangunan prasarana daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melangkah optimal.
Deni menegaskan program kerja prioritas diarahkan agar melangkah efektif dan berakibat memberi faedah bagi masyarakat luas. Hingga 27 April 2026, MBG telah terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima, serta telah melibatkan 27.735 SPPG.
(haa/haa)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·