BPS dan Bank Dunia Jelaskan Perbedaan Angka Kemiskinan Indonesia

BPS dan Bank Dunia Jelaskan Perbedaan Angka Kemiskinan Indonesia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) berbareng Bank Dunia merilis pernyataan berbareng untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan nomor kemiskinan Indonesia nan cukup signifikan antara jenis pemerintah dan lembaga finansial internasional tersebut.

Per Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Indonesia berada di level 8,07 persen. Di sisi lain, menggunakan standar negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle-Income Country), Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan periode pemisah USD8,30 Purchasing Power Parity (PPP) alias sekitar Rp51.087 per orang per hari.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa perbedaan nomor tersebut bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi kehidupan masyarakat, melainkan lantaran perbedaan metode dan tujuan pengukuran.

"Kedua ukuran tersebut mempunyai tujuan nan berbeda, dan keduanya tepat untuk kegunaan masing-masing. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah serta berkarakter spesifik bagi setiap negara dengan konteksnya masing-masing. Garis ini digunakan sebagai dasar kebijakan nasional dan untuk memantau kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan," tulis BPS dan Bank Dunia dalam pernyataan bersama, Kamis (10/9/2026).

BPS mengukur kemiskinan berasas biaya hidup di Indonesia dengan menghitung pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok (pangan dan non-pangan) di 75 wilayah perdesaan dan perkotaan.

Per Maret 2026, periode pemisah BPS tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan (sekitar USD3,60 per hari).

Berdasarkan ukuran ini, kemiskinan Indonesia membaik dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

"Untuk memantau kemajuan Indonesia serta merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran nan ditetapkan oleh BPS adalah nan paling relevan," tegas BPS dan Bank Dunia.