BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya, Sasar 53 Ribu Unit Usaha

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya, Sasar 53 Ribu Unit Usaha BPS Canangkan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Di Papua Barat Daya(MI/Martinus)

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat secara resmi mencanangkan penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2026 untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Pencanangan ini ditandai dengan apel besar nan digelar di Lapangan Modern City, Kawasan Reklamasi Kota Sorong, pada Jumat (12/6/2026).

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa info nan dihasilkan dari sensus ini bakal menjadi fondasi utama pembangunan wilayah dan nasional untuk satu dasawarsa ke depan. Ia meminta seluruh petugas menjalankan mandat ini dengan integritas tinggi agar info nan terkumpul jeli dan berkualitas.

“Hasil sensus nan kerabat kumpulkan bakal menjadi dasar pembangunan Indonesia dan Papua Barat Daya untuk 10 tahun ke depan. Karena itu, info kudu jeli dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan,” tegas Elisa Kambu di hadapan ratusan petugas sensus.

Target dan Cakupan Sensus Ekonomi 2026

Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P., menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan petunjuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 nan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 ini merupakan sensus ekonomi kelima secara nasional.

Berdasarkan info manajemen BPS, terdapat sekitar 53 ribu unit usaha di Papua Barat Daya nan bakal menjadi objek pendataan. Berikut adalah rincian kekuatan personel dan sasaran upaya dalam SE 2026 di wilayah tersebut:

Indikator Data Keterangan
Periode Pelaksanaan 15 Juni – 31 Agustus 2026
Total Petugas Lapangan 676 Orang
Petugas di Kota Sorong 190 Orang (Terbanyak)
Total Unit Usaha Terdata ± 53.000 Unit
Komposisi Usaha 247 Usaha Besar, ± 51.000 UMKM

Potret Ekonomi dan Pemutakhiran Data Sosial

Selain memotret aktivitas upaya dari skala mikro hingga besar, SE 2026 juga bermaksud melakukan pemutakhiran info sosial ekonomi keluarga. Langkah ini diharapkan bisa mendukung pemerintah wilayah dalam merancang program perlindungan sosial nan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kota Sorong. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan sejak April 2026 untuk memastikan petugas dapat menjangkau seluruh masyarakat di 10 distrik dan 41 kelurahan di Kota Sorong.

Acara pencanangan diakhiri dengan penyematan atribut secara simbolis kepada petugas sensus dan pelepasan balon udara oleh Gubernur Elisa Kambu, menandai dimulainya langkah besar pemetaan ekonomi di provinsi termuda Indonesia tersebut. (MS/I-1)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia