, JAKARTA, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima penghargaan atas capaian tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025, dengan nilai 98,4 persen dalam kategori kementerian/lembaga dengan pagu anggaran di atas Rp1 triliun. Penghargaan ini diberikan di Jakarta, Rabu.
Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, saat menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa, menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan kepatuhan, komitmen, dan konsistensi BPKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas.
Seiring dengan aktivitas penghargaan, diadakan pula agenda “Seminar Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga nan Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Seminar ini merupakan apresiasi atas keahlian BPKP dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara optimal.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelaporan
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo membawakan materi strategi peningkatan kualitas reviu dalam penyusunan laporan finansial dan keahlian kementerian/lembaga. Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi akar persoalan sebagai langkah awal perbaikan laporan keuangan.
“Jika akar persoalan telah diketahui, maka perbaikan kudu difokuskan pada penyempurnaan proses upaya hingga ke tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujar Aryanto.
Peningkatan kualitas pelaporan finansial dan keahlian pemerintah memerlukan penguatan pada level strategis dan teknis, termasuk optimasi tiga lini pengendalian: pelaksana aktivitas alias pengelola keuangan/pengguna anggaran, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Strategi ini juga mencakup penyempurnaan sistem info nan digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta keahlian agar lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel. Melalui upaya nan konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan finansial dan keahlian kementerian/lembaga semakin meningkat serta bisa menyajikan info nan lebih akurat, relevan, dan berbobot dalam mendukung pengambilan keputusan.
“Hal ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan nan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tambahnya.
Konten ini diolah dengan support AI.
sumber : antara
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·