BPK Mulai Proses Audit Laporan Keuangan Danantara

Sedang Trending 57 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) resmi memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025.

Dimulainya pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta, Kamis (17/9). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria.

BPK bakal memeriksa laporan keuangan BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), serta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan berada dalam struktur BPI Danantara.

"BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan finansial nan berkualitas," ujar Slamet Edy Purnomo dalam siaran pers nan diterima CNBC Indonesia, Jumat (18/9/2026).

Sebelumnya, BPI Danantara telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli 2026. Penyampaian laporan finansial tersebut menjadi bagian krusial dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemeriksaan oleh BPK.

Pemeriksaan BPK bermaksud memberikan opini atas kelaziman laporan finansial tersebut. Dalam memberikan opini, BPK bakal menilai antara lain kesesuaian laporan finansial dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan berbasis akibat (risk-based audit), termasuk untuk mengidentifikasi akibat kesalahan penyajian material, kecurangan (fraud), penyalahgunaan (abuse), ketidakpatuhan, maupun kelemahan pengendalian intern.

"Kami mau menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons akibat material andaikan memperoleh akses nan memadai terhadap data, informasi, dan perseorangan nan relevan. Oleh lantaran itu, support penuh dari BPI Danantara, jejeran BUMN, dan KAP komponen atas aspek ini menjadi sangat krusial bagi kelancaran dan kualitas hasil pemeriksaan," jelas Slamet Edy Purnomo.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya
Sumber CNBC Indonesia News
CNBC Indonesia News