BPK Beri WTP Laporan Keuangan BSSN, Soroti Belanja Barang-Pengelolaan Aset

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti adanya kelebihan pembayaran dalam sejumlah paket shopping peralatan dan shopping modal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Laporan Keuangan Tahun 2025.

Temuan tersebut berangkaian dengan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket pekerjaan. Atas temuan itu, BPK meminta BSSN menyelesaikan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan.

Selain kelebihan pembayaran, BPK menemukan sejumlah area dalam pengelolaan finansial BSSN nan tetap perlu diperkuat. Di antaranya penataan dan optimasi pemanfaatan aset tetap serta penyempurnaan pengelolaan aset tidak berwujud.

BPK pun merekomendasikan BSSN melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak.

Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 nan diserahkan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Meski terdapat sejumlah catatan, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025. Opini tersebut menunjukkan laporan finansial BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua perihal nan material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Nyoman juga mengapresiasi BSSN nan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komitmen BSSN dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi nan telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah nan responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (11/8).

BSSN juga tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga tercepat dalam menyampaikan laporan finansial kepada BPK. Nyoman menekankan capaian positif tersebut perlu menjadi fondasi bagi BSSN untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan finansial negara.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan finansial negara demi memberikan faedah nan lebih besar bagi masyarakat dan negara," katanya.

Selain itu, BPK mendorong BSSN memperkuat transformasi tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengembangan Government 5.0. Konsep tersebut mengintegrasikan kepintaran buatan (artificial intelligence/AI), kajian data, dan kerjasama lintas sektor untuk mendukung pengambilan kebijakan nan lebih efektif dan adaptif.

Nyoman menegaskan opini WTP bukan merupakan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkepanjangan untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan nan semakin baik. Karena itu, kami berambisi seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga bisa memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat," ujar Nyoman.