BPJPH Bantah Isu Produk AS Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal

Sertifikasi Produk Halal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa perjanjian kerja sama resiprokal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus tanggungjawab sertifikasi dan label legal bagi produk nan masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan tanggungjawab sertifikasi legal di Indonesia tetap merujuk pada petunjuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.

"Seluruh produk nan termasuk kategori wajib legal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, kudu memenuhi ketentuan sertifikasi legal sesuai regulasi, baik (bersertifikat) legal di negaranya maupun legal di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menyebut kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan tanggungjawab halal. Setiap produk nan wajib legal dan masuk ke Indonesia tetap kudu bersertifikat legal dan mencantumkan label legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk produk non halal, lanjutnya, dikecualikan dari tanggungjawab bersertifikat halal. Produk nonhalal ini wajib mencantumkan keterangan tidak legal sesuai ketentuan. 

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pengakuan timbal kembali justru memperkuat tata kelola legal dunia tanpa mengurangi kedaulatan izin Indonesia.

Adapun sistem kerja sama saling pengakuan pengakuan alias Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan corak pengakuan standar legal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) nan telah melalui proses asesmen nan ketat. Mekanisme ini tidak berfaedah penghapusan tanggungjawab halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat legal nan diterbitkan oleh LHLN nan telah diakui BPJPH tersebut.