Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berbareng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengungkap dinamika perumusan dasar negara melalui arsip autentik dalam Naskah Sumber Arsip (NSA) Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK 10 s.d. 17 Juli 1945.
Naskah tersebut merekam proses perdebatan dan kompromi para pendiri bangsa dalam membahas sejumlah persoalan mendasar menjelang kemerdekaan Indonesia.
Pembahasan mencakup wilayah negara, corak dan sistem pemerintahan, rancangan Undang-Undang Dasar, hingga pendidikan nasional.
BPIP menggelar Ekspose NSA Dasar Negara II dalam corak obrolan publik di Jakarta, Senin (10/8/2026), untuk memperkenalkan hasil penyusunan naskah tersebut kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, jejeran BPIP, serta sekitar 200 peserta dari lembaga negara, kementerian/lembaga, akademisi, mahasiswa, guru, organisasi literasi sejarah, dan media.
NSA Dasar Negara II disusun BPIP berbareng ANRI dan sejarawan Prof. Hariyono, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, serta Dr. Bondan Kanumuyoso.
Naskah tersebut menggunakan arsip autentik nan dikelola ANRI, di antaranya Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo.
Naskah ini merupakan kelanjutan Volume I nan membahas Sidang Pertama BPUPK. NSA Dasar Negara II secara unik merekam masa reses dan Sidang Kedua BPUPK pada 10-17 Juli 1945.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan NSA Dasar Negara II krusial untuk memahami proses lahirnya Pancasila dan fondasi ketatanegaraan Indonesia secara lebih utuh.
“NSA Dasar Negara II menjadi bagian krusial untuk memahami proses lahirnya Pancasila dan fondasi ketatanegaraan Indonesia secara utuh. Dokumentasi berbasis arsip autentik tersebut diharapkan memperkuat tradisi sejarah berbasis bukti (evidence-based history), sekaligus menjadi rujukan akademik dan sumber pembelajaran Pendidikan Pancasila,” kata Yudian.
Menurut Yudian, keberadaan arsip autentik dapat memperkuat pemahaman sejarah berasas sumber nan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi tersebut juga diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi maupun masyarakat dalam mempelajari sejarah perumusan dasar negara.
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menilai arsip autentik mempunyai peran krusial dalam menjaga ingatan kolektif bangsa. Menurut dia, sejarah perlu didasarkan pada sumber nan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata dibentuk oleh perubahan persepsi politik.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·