BP Taskin Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 5 Persen di 2029

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule.(MI/Mohamad Farhan Zuhri)

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mendorong pemerintah wilayah segera memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah itu dinilai krusial agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan terintegrasi antara pusat dan daerah. 

Dorongan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan (RINDUK) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta Pusat, Kamis (21/5). Kegiatan itu diikuti kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten dan kota secara luring maupun daring. 

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule mengatakan RINDUK menjadi injakan berbareng dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional. Menurutnya, seluruh program pemerintah kudu bergerak dalam satu arah kebijakan.

“Percepatan pengentasan kemiskinan memerlukan kerja berbareng nan terstruktur dan berkesinambungan. RINDUK datang untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan intervensi pemerintah dapat bergerak dalam arah nan sama,” ujar Iwan. 

Ia menjelaskan RINDUK disusun berasas amanah Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. Program itu menjadi bagian dari sasaran pemerintah menurunkan nomor kemiskinan menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029. Menurut Iwan, RINDUK dibangun melalui lima pilar utama, ialah Sistem Penargetan Nasional, Perlindungan Sosial, Graduasi Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Satu Dana Pengentasan Kemiskinan. Lima pilar tersebut diarahkan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk miskin. 

“Kalau info DTSEN tidak di-updating secara baik, maka intervensi program pengentasan kemiskinan tidak bakal tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan DTSEN menjadi fondasi utama penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pemutakhiran info secara berkepanjangan melalui verifikasi lapangan dan sinkronisasi info antara pusat dan daerah. 

BP Taskin juga mendorong penguatan SITASKIN alias Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program itu diproyeksikan menjadi ekosistem kolaboratif nan menghubungkan program kementerian dan pemerintah wilayah dalam percepatan pengentasan kemiskinan nasional. (E-4)