BNPP RI Tetapkan 5 Agenda Utama Pengelolaan Perbatasan 2027

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) menetapkan lima agenda utama nan mencakup 109 program aktivitas strategis untuk penyelenggaraan tugas pengelolaan area perbatasan pada 2027. Agenda tersebut disampaikan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman nan mewakili Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) selaku Kepala BNPP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR, Jakarta Pusat (Jakpus).

Makhruzi menjelaskan 109 program aktivitas strategis tersebut terdiri atas 12 aktivitas untuk mendukung 11 program kerja prioritas nasional di area perbatasan, tiga aktivitas prioritas nasional penugasan BNPP, lima aktivitas prioritas BNPP sesuai pengarahan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) 61 aktivitas prioritas BNPP, serta 28 aktivitas support manajemen.

"Untuk tahun 2027, BNPP melaksanakan lima agenda nan terdiri atas 109 program aktivitas strategis. Keseluruhannya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan kegunaan BNPP dalam pengelolaan area perbatasan," ujar Makhruzi, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Agenda pertama diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan 11 program kerja prioritas nasional di area perbatasan melalui 12 kegiatan. Program tersebut antara lain mencakup fasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 34 kabupaten/kota perbatasan, fasilitasi operasional satuan pemenuhan pelayanan gizi di tujuh PLBN nan telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) tetapi belum beroperasi, serta fasilitasi pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di delapan PLBN lainnya.

Pada agenda nan sama, BNPP juga memfasilitasi pelayanan kesehatan bergerak di 21 distrik alias kecamatan prioritas nan tersebar di lima kabupaten perbatasan. Untuk mendukung penyelenggaraan agenda pertama tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 15,6 miliar alias 6,67%.

Agenda kedua mencakup tiga aktivitas prioritas nasional nan menjadi penugasan BNPP. Kegiatan tersebut meliputi fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir nan peduli terhadap aspek keamanan, keselamatan, penegakan hukum, serta penyelesaian pemisah wilayah laut Indonesia-Australia dan Indonesia-Timor Leste nan belum tuntas.

Selain itu, BNPP bakal melaksanakan pengarahan teknis peningkatan kapabilitas aparatur pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta memfasilitasi dan mengoordinasikan percepatan penyelesaian readiness criteria pembangunan tiga PLBN nan telah mempunyai Peraturan Presiden (Perpres), tetapi pembangunan fisiknya belum terlaksana.

(akd/ega)