BNPP RI Sepakati Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk-Telok Melano

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berbareng kementerian/lembaga mitra, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sambas menyepakati percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Koordinasi lintas sektor nan digelar kemarin.

Forum koordinasi ini menjadi bagian dari peran sentral BNPP RI dalam mengoordinasikan kebijakan pengelolaan area perbatasan negara, khususnya untuk mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kegunaan strategis wilayah perbatasan.

Selain membahas percepatan operasional perlintasan, forum juga menyepakati support terhadap pengusulan Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata berbasis area perbatasan.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono menegaskan percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano memerlukan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, forum koordinasi ini menghasilkan kesepahaman berbareng nan menjadi fondasi penyusunan rencana tindakan terpadu.

"Forum ini menyepakati langkah-langkah konkret untuk mendukung percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano dengan sasaran operasional pada Agustus 2026," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan salah satu konsentrasi utama nan disepakati adalah percepatan mobilisasi akomodasi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Upaya tersebut mencakup penyiapan personel, sarana dan prasarana, serta penguatan pengamanan area perbatasan agar perlintasan dapat beraksi secara optimal dan sesuai standar pelayanan.

Selain aspek operasional, forum juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan prasarana pendukung. Infrastruktur tersebut meliputi peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, penguatan jaringan telekomunikasi, penetapan trayek pikulan orang, penyediaan jasa perbankan, hingga penguatan sektor pariwisata melalui peningkatan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata.

Dalam rangka pengelolaan area perbatasan nan lebih optimal, forum turut mendorong peningkatan status Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Peningkatan status ini dinilai krusial untuk memperluas kapabilitas jasa perlintasan orang dan peralatan serta mendukung kelancaran aktivitas lintas batas.

Pemerintah Kabupaten Sambas juga menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan operasional dan pemeliharaan PLB Temajuk oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi BNPP RI. Dukungan pemerintah wilayah ini dipandang sebagai aspek krusial dalam menjamin keberlanjutan operasional perlintasan ke depan.

Sejalan dengan rencana pembukaan perlintasan, kementerian/lembaga mengenai juga berkomitmen memperkuat sinergi promosi investasi, pengembangan pariwisata, perdagangan lintas batas, serta pemberdayaan UMKM lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya model baru KEK perbatasan nan inklusif dan berkekuatan saing.

Budi menambahkan, BNPP RI bakal mengoordinasikan pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembukaan Pintu Perbatasan RI-Malaysia serta pengusulan KEK di Temajuk, Kabupaten Sambas.

Tim tersebut bakal bekerja mengawal penyelenggaraan rencana tindakan lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional perlintasan sekaligus mendorong percepatan pengembangan area ekonomi dan pariwisata perbatasan.

"BNPP bakal memastikan seluruh rencana tindakan melangkah selaras dan terukur, sehingga pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak hanya siap secara operasional, tetapi juga memberikan akibat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan," pungkasnya.

Melalui kesepakatan tersebut, BNPP RI terus mengoordinasikan percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano secara terpadu. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas lintas negara, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di area perbatasan.

(anl/ega)