Anggota DPR Marinus Gea Minta Data Imigrasi Terintegrasi dari Pusat-Daerah

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi info keimigrasian. Hal ini guna mendukung pengawasan terhadap keberadaan penduduk negara asing (WNA) di Indonesia.

Menurut Marinus, Imigrasi berkedudukan sebagai penjaga gerbang keluar masuk orang asing sekaligus bertanggung jawab mengawasi aktivitas WNA di Indonesia guna menjaga kedaulatan negara.

"Imigrasi ini adalah lembaga penjaga gerbang masuk keluarnya orang asing di Indonesia dan juga lembaga nan melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik serta aktivitas orang asing di Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara kita," ujar Marinus dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jejeran keimigrasian wilayah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6).

Ia menilai info keimigrasian merupakan instrumen utama nan kudu dapat diakses secara optimal oleh seluruh petugas pengawasan di daerah. Namun, selama ini info nan tersedia belum cukup transparan sehingga sering menimbulkan pertanyaan mengenai kecermatan dan keterbukaannya.

"Data nan disajikan selama ini sering memunculkan pertanyaan lantaran kita menduga tetap ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi nan lebih transparan agar akses info bisa dilakukan secara nasional dan terintegrasi," paparnya.

Marinus menjelaskan pusat saat ini telah mempunyai akses info nasional, namun info tersebut perlu didistribusikan hingga ke tingkat instansi wilayah dan instansi imigrasi. Pasalnya, beban pengawasan terbesar justru berada di wilayah nan berhadapan langsung dengan aktivitas orang asing.

Ia menegaskan petugas di wilayah perlu mengetahui riwayat perlintasan setiap WNA, termasuk apakah nan berkepentingan masuk melalui wilayah lain dan apakah sudah keluar dari Indonesia alias belum.

"Kalau pengawasan hanya dimonitor oleh pusat, tentu bebannya sangat besar. Kita mempunyai banyak pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia. Karena itu pengedaran pengawasan kudu dilakukan melalui sistem digital nan terbuka dan terintegrasi," tegasnya.

Ia juga mendorong pembangunan dashboard nasional nan bisa menampilkan seluruh info keimigrasian secara real time dalam satu layar.

Melalui sistem tersebut, petugas dapat memantau jumlah kehadiran orang asing, jenis izin tinggal nan digunakan, letak tinggal, masa bertindak izin, hingga jumlah penduduk asing nan telah keluar dari Indonesia.

"Dengan sistem nan terintegrasi, proses pengawasan bakal menjadi lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan keimigrasian di seluruh daerah," pungkasnya.

(anl/ega)