BNPP Perkuat Program Prioritas untuk Kawasan Perbatasan pada 2027

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memaparkan arah kebijakan serta penguatan program pengelolaan area perbatasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi II DPR RI, Kamis (11/6).

Pemaparan tersebut disampaikan sebagai bagian dari support BNPP terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dalam forum tersebut, Tito menjelaskan bahwa RKP 2027 mengusung tema percepatan pertumbuhan berbobot melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri.

Adapun tema ini menjadi landasan kebijakan pembangunan nasional nan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan dan merata, termasuk di wilayah perbatasan negara.

"Tema RKP 2027 ditopang oleh delapan prioritas nasional nan dijabarkan ke dalam 11 konsentrasi pembangunan. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat, digitalisasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan, penguatan izin dan kelembagaan, hingga swasembada pangan, energi, dan air," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, BNPP berkedudukan mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional nan berangkaian langsung dengan pengelolaan area perbatasan. Dukungan ini diarahkan agar penyelenggaraan program nasional dapat melangkah selaras dan efektif hingga ke wilayah perbatasan negara.

Upaya tersebut diwujudkan melalui beragam aktivitas strategis, antara lain optimasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota area perbatasan, serta pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN.

Selain itu, BNPP juga memfasilitasi pemberdayaan sumber daya manusia di area perbatasan, support pelayanan kesehatan bergerak, serta percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut, BNPP memperoleh pagu sugestif tahun 2027 sebesar Rp213,92 miliar. Pagu sugestif tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2026 nan mencapai Rp469,6 miliar.

"Dari pagu sugestif tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk shopping operasional, termasuk shopping pegawai dan operasional pemeliharaan 15 PLBN. Sementara alokasi shopping nonoperasional tetap sangat terbatas untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan kegunaan BNPP secara optimal," ujar Tito.

Sehubungan dengan perihal tersebut, BNPP RI mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp231,54 miliar. Usulan tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional, percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi penyelesaian pemisah negara darat dan laut, rehabilitasi serta pembaharuan PLBN nan telah berumur lebih dari delapan tahun, serta penguatan sarana dan prasarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan.

Dengan usulan tambahan tersebut, total usulan pagu anggaran BNPP RI tahun 2027 menjadi Rp445,47 miliar. Penguatan support anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program prioritas nasional di area perbatasan, sekaligus memperkuat peran BNPP RI sebagai koordinator pengelolaan area perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.

(ega/ega)