BNPP Percepat Penataan Ruang Eks OBP di Simantipal dan Pulau Sebatik

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) menggelar forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis (16/4).

Forum ini menjadi langkah untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan akibat sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, Asisten Deputi PRKP BNPP RI, Ismawan Harijono menegaskan forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mengonsolidasikan kebijakan. Selain itu, forum ini juga bermaksud menghimpun masukan berbasis info guna mendukung perencanaan tata ruang area perbatasan nan lebih terarah.

"Koordinasi ini bermaksud menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang area perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad," ujar Ismawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi konsentrasi utama penataan seiring adanya perubahan pemisah wilayah nan berakibat langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berakibat pada 64 bagian lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare tetap berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

"Kondisi ini memicu beragam persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur terlarangan lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan nan telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga meninjau langsung area eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain letak bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk area Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses izin tata ruang nan tengah berjalan. Terkait perihal ini, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi tukar untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak melalui pembangunan prasarana di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI pun terus mendorong percepatan realisasi tukar untung tersebut serta pembangunan prasarana dasar prioritas. Beberapa diantaranya melalui penyediaan jalan pengganti nan tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Lebih lanjut, Ismawan menekankan pentingnya penguatan kegunaan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimasi area pertahanan, pembangunan pagar alias tembok batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur terlarangan darat dan laut.

"Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan nan mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang menyampaikan Kabupaten Nunukan mempunyai posisi strategis lantaran berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia.

Menurutnya, pembangunan area perbatasan kudu berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

"Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan prasarana dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya beragam persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara," pungkas Robby.

Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah wilayah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.

(akd/ega)