BNPP Percepat Pembangunan 22 Kawasan Perbatasan

BNPP Percepat Pembangunan 22 Kawasan Perbatasan

JAKARTA  – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong pemanfaatan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan area perbatasan. 

"Alhamdulillah hasil pengukuran nan telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian nan cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Asisten Deputi PKPL, Yedi Rahmat, dikutip Minggu (2/8/2026).

Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP kudu menjadi injakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan nan bisa menjawab kebutuhan masyarakat di area perbatasan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai referensi dalam menyusun program prioritas di area perbatasan nan terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nan sudah berjalan, kami berambisi kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan area perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya.

BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan area perbatasan.

Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah area perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat nan terus berkembang.

Kondisi tersebut menjadi modal krusial untuk mendorong pembangunan nan lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan jasa dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.