BNPP-KSP Kolaborasi Percepat Transformasi Kawasan Perbatasan Negara

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar audiensi berbareng Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan ini membahas agenda strategis pengelolaan pemisah dan percepatan transformasi area perbatasan negara.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin. Kegiatan ini berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Rabu (9/9).

Nurdin memaparkan sejumlah arah strategis pengelolaan pemisah wilayah negara nan menjadi prioritas. Cakupan tersebut meliputi penetapan dan penegasan batas, penguatan keamanan, pengelolaan lintas negara, hingga pembangunan kawasan.

"Pengelolaan pemisah wilayah negara diarahkan untuk mewujudkan penetapan dan penegasan pemisah wilayah negara serta memastikan pengelolaan pemisah nan kondusif dan handal dalam menghadapi beragam potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2026).

Pada aspek penetapan dan penegasan pemisah wilayah negara, BNPP terus mengejar penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia. Upaya serupa juga dikebut untuk penyelesaian segmen perbatasan RI-Timor Leste hingga penegasan pemisah maritim RI-Papua Nugini.

Nurdin juga menjelaskan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di area perbatasan melalui pembangunan pilar pemisah negara, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), pos pengamanan perbatasan, Pos TNI Angkatan Laut, serta Markas Komando Kepolisian Sektor (Mako Polsek) dan Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).

Terkait Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangannya diarahkan menjadi penggerak sosial ekonomi masyarakat sekitar. Nurdin menyebut pengelolaan lintas pemisah tidak sekadar bertumpu pada pembangunan bentuk gedung PLBN.

"Pengelolaan lintas pemisah tidak hanya berangkaian dengan pembangunan PLBN, tetapi juga peningkatan sistem pelayanan orang dan barang, pemetaan serta identifikasi jalur tidak resmi, dan penguatan koordinasi antarinstansi serta masyarakat dalam penanganannya," kata Nurdin.

Diketahui, dalam audiensi ini turut dibahas percepatan penanganan akibat penegasan pemisah wilayah negara di Pulau Sebatik. Berdasarkan kesepakatan garis pemisah baru, terdapat wilayah seluas 127,3 hektare nan sebelumnya berada di sisi Malaysia dan sekarang menjadi bagian dari Indonesia.

Sebaliknya, wilayah seluas 4,9 hektare nan sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia sekarang menjadi bagian dari Malaysia.

Sementara itu, Staf Khusus KSP Hera Nugrahayu menyoroti pentingnya kerjasama intensif antarlembaga untuk menyukseskan program tersebut. Kerja sama teknis nan lebih solid dinantikan agar garis perbatasan semakin maju.

"Harapannya ke depan kita bisa saling bekerja-sama melalui audiensi ini untuk mempercepat transformasi area perbatasan sebagai beranda Indonesia," pungkas Hera.

Hera menilai seluruh program BNPP RI saat ini telah mempunyai landasan dan kreasi perencanaan nan sangat jelas. Meski demikian, penguatan tata kelola birokrasi tetap diperlukan demi mempercepat pencapaian sasaran di lapangan.

Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan dapat memastikan area perbatasan terus berkembang dengan baik. Masyarakat nan tinggal di beranda terdepan Indonesia kudu bisa merasakan faedah nyata dari kehadiran negara.

(akd/ega)