Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk-Telok Melano, kemarin. Forum ini membahas kesempatan Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata.
Forum koordinasi ini juga mempertemukan para pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah wilayah untuk merumuskan langkah percepatan pengaktifan kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman mengatakan pembukaan kembali perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan prasarana fisik. Lebih dari itu, perlintasan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan beragam sektor strategis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berambisi jika pintu pemisah Temajuk-Telok Melano kembali aktif, maka tidak hanya dibuka secara fisik, namun lebih-lebih dapat dimaknai membuka secara ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan pariwisata, sehingga ada faedah nyata nan kita peroleh sesuai karakter unggulan Temajuk," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).
Dalam arahannya, Makhruzi menyampaikan dua output utama nan diharapkan dari forum koordinasi ini. Pertama, tercapainya kesepakatan rencana tindakan percepatan pembukaan gerbang perlintasan Temajuk sekaligus pengusulan Temajuk sebagai KEK sektor pariwisata. Hal ini termasuk pengembangan konsep serupa di wilayah perbatasan lain, seperti Motaain nan berbatasan dengan Timor Leste.
Kedua, penyepakatan agenda terbaik untuk peresmian pembukaan kembali perlintasan Indonesia-Malaysia di Temajuk dan Telok Melano. Proses ini diharapkan mendapat support penuh dari Kementerian Luar Negeri RI, termasuk dalam penyusunan usulan KEK sektor pariwisata nan dapat dikembangkan secara sinergis berbareng pihak Malaysia.
Perlu diketahui, forum koordinasi ini juga dilaksanakan bertepatan dengan satu tahun pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 20 Mei 2025. Arahan ini membahas soal keberlanjutan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III sebagai prioritas penguatan area perbatasan.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan penyelenggaraan forum tersebut merupakan mandat dari kesepakatan bilateral Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia tahun 2023. Selain itu, aktivitas ini merupakan tindak lanjut dari Persidangan ke-40 Sosek Malindo nan digelar di Langkawi pada November 2025.
Budi menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pembukaan kembali perlintasan pemisah negara nan telah lama dinantikan masyarakat di kedua sisi perbatasan.
BNPP RI menilai Temajuk mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata, mengingat letaknya nan berdekatan dengan lokasi wisata unggulan di Sarawak, Malaysia.
Tren pengembangan area ekonomi lintas pemisah melalui konsep Special Economic Zone (SEZ) juga tengah diminati oleh Malaysia, sebagaimana tercermin dari inisiatif pengembangan area Johor-Singapura. Kondisi tersebut membuka kesempatan kerja sama nan saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola area wisata lintas negara.
Karena itu, pengembangan pariwisata Temajuk diharapkan dapat didukung oleh kerjasama amenitas, akomodasi, kuliner, akomodasi umum, serta jasa pendukung lainnya nan terintegrasi dan berkekuatan saing.
Adapun pembukaan kembali PLB Temajuk juga dinilai sejalan dengan dua prioritas nasional dalam Asta Cita, ialah penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta pembangunan dari desa dan area pinggiran.
Ke depan, Temajuk diharapkan tidak hanya menjadi barrier penjaga kedaulatan negara, tetapi juga jembatan pertumbuhan ekonomi baru nan memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan dan hubungan Indonesia-Malaysia secara berkelanjutan.
(anl/ega)
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·