BNPB Koordinasi dengan Kemlu soal Tawaran Bantuan Malaysia Tangani Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengenai tawaran support dari Malaysia untuk penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, saat ditemui wartawan usai konvensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (10/9).

Berton mengatakan, BNPB perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mengenai sebelum menindaklanjuti tawaran support tersebut.

“Nah, tentu kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi BNPB tidak bekerja sendiri, tetapi juga tentu ada dari kementerian/lembaga mengenai nan perlu kami mendapatkan apa, advice-nya alias rekomendasinya. Ini nan perlu kami koordinasikan saat ini,” terang dia.

Saat ditanya apakah koordinasi tersebut dilakukan dengan Kemlu dan kementerian terkait, Berton membenarkannya.

“Iya, benar,” katanya.

Malaysia Tawarkan Bantuan

Sebelumnya dikutip dari Antara, Otoritas Malaysia menyatakan menunggu persetujuan dari Indonesia mengenai upaya membantu pemadaman karhutla nan terjadi di beberapa wilayah.

Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus Juru Bicara Pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan, dalam rapat kabinet Malaysia di Putrajaya, Rabu, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) berbareng Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) Malaysia menyatakan telah menginformasikan kepada Indonesia daftar aset (sarana penanganan karhutla) Malaysia nan dapat digunakan untuk membantu pemadaman.

"NRES dan juga Wisma Putra telah menyampaikan dalam rapat kabinet, bahwa daftar aset nan bisa kita sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan," kata Fahmi dalam konvensi pers daring di Putrajaya, Rabu (9/9).

Namun, menurut Fahmi, hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai corak kerja sama untuk menggunakan aset-aset penanganan kebakaran dari Malaysia guna membantu memadamkan kebakaran dan sebagainya.

"Jadi, sejauh ini, kita telah menyampaikannya melalui kedutaan, melalui Wisma Putra, dan NRES juga telah menyiapkan, tetapi belum ada konfirmasi dan izin untuk menggunakan aset-aset Malaysia," katanya.