BNNP: Pembangunan Perbatasan soal Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat hingga Keberlanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menekankan, Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Menurut dia, dibutuhkan tata kelola nan kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

"Pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Nurdin seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

"Tanpa ekonomi nan maju dan produktivitas nan tinggi, kesejahteraan bakal lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berfaedah membangun ekonomi rakyatnya," imbuhnya.

Nurdin pun mendorong pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan bagi mahasiswa.

Sebab, kata dia, pergerakan orang dan peralatan nan terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan parameter kemajuan ekonomi sekaligus kesempatan emas nan perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin nan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.

"Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis pemisah wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya," terang Nurdin.

Senada, Kelompok Ahli BNPP Hamidin menilai, pengelolaan perbatasan ke depan kudu berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral. Sebab ketegangan geopolitik bumi berakibat langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global.

"Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi konsentrasi utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama nan setara," kata dia.

Hamidin menekankan, pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern.

Hamidin optimistis, dengan pengelolaan nan terintegrasi, area perbatasan Indonesia dalam satu dasawarsa ke depan bakal menjadi area nan maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.

"Pada akhirnya, nan paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan nan semakin sejahtera," terang dia.

Sementara itu, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko mewakili Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12/Kostrad, menjelaskan peran dan kegunaan strategis sebagai garda terdepan di area perbatasan.

"Tugas satgas pamtas tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga pada aktivitas teritorial untuk membantu masyarakat perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara," dia menandasi.

Sebagai informasi, pernyataan para narasumber disampaikan dalam aktivitas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) MENYALA (Menyapa Langsung Mahasiswa) di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/4/2026).

Sebagai badan nan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP secara ex officio, aktivitas ini menjadi upaya strategis BNPP untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan area perbatasan negara sebagai bagian krusial dari masa depan Indonesia.

Diketahui, tema besar diangkat ialah kompleksitas pengelolaan pemisah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.