Blokade Selat Hormuz, Perang Terselubung AS vs China

Ketika saya tetap bekerja di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2017 hingga 2019, saya kerap menyaksikan gimana Iran selalu datang sebagai "agenda tersembunyi" di kembali setiap resolusi nan membahas Timur Tengah. Kala itu, saya khawatir. Saya memandang gimana Amerika Serikat dan China saling berhadapan secara diplomatik, dengan Iran menjadi papan catur nan senyap.

Kini, kekhawatiran lama itu telah menjadi realita di depan mata kita: blokade de facto di Selat Hormuz. Namun ini bukan sekadar perang regional antara AS dan Iran. Ini adalah babak baru dari perang terselubung antara AS dan China, sebuah perang nan panggung utamanya adalah jalur sutra dan sasaran utamanya adalah kekuasaan ekonomi Beijing.

Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20 persen minyak mentah dunia. Dengan adanya bentrok bersenjata antara AS dan Iran, jalur ini sekarang terganggu secara signifikan. China, nan sebelum bentrok mengimpor lebih dari satu juta barel minyak Iran setiap harinya alias sekitar 80 hingga 90 persen dari total ekspor minyak Iran, kehilangan pasokan vitalnya.

Akibatnya, nilai daya melonjak, inflasi mulai menggerogoti sektor industri China, dan persediaan strategis Negeri Tirai Bambu tersebut tergerus. Saya katakan dengan tegas: ini bukan sekadar rudal nan menghantam kapal-kapal di teluk. Ini adalah hantaman langsung terhadap jantung mesin ekonomi China.

Saya memilih frasa "perang terselubung" lantaran Amerika Serikat tidak pernah secara resmi mendeklarasikan perang terhadap China. Secara formal, bentrok ini adalah pertikaian AS dengan Iran. Namun bukti di lapangan menunjukkan arah nan berbeda. Infrastruktur strategis nan dibangun China di Iran seperti jalur kereta api China-Iran nan baru diresmikan pada Mei 2025 untuk mengangkut minyak dan peralatan tanpa melalui jalur laut nan dikuasai AS menjadi sasaran serangan udara.

Pelabuhan Bandar Abbas nan menjadi simpul logistik utama juga dilaporkan terkena serangan. Investasi China senilai ratusan miliar dolar dalam kerja sama 25 tahun dengan Iran terancam hancur. Dan semua ini terjadi tanpa satu pun resolusi Dewan Keamanan PBB nan secara tegas mengutuk AS sebuah realita yang, sebagai mantan penasihat militer Indonesia di PBB, saya tahu betul menunjukkan titik lemah sistem multilateral kita.

China saat ini betul-betul berada dalam posisi nan sulit. Jalur Sutra darat nan melewati Iran menuju Eropa sekarang terblokir. Jalur Sutra laut nan melalui Selat Malaka sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang armada AS. Sementara rute pengganti melalui Rusia pun terganggu oleh perang Ukraina nan tetap berkepanjangan. China tidak mempunyai pilihan mudah.

Kekuatan ekonomi mereka memang besar, tetapi pengaruh politik dan militer di Timur Tengah tidak sebanding dengan AS nan mempunyai pangkalan militer dan sekutu setia seperti Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Akibatnya, Beijing hanya bisa mengeluarkan pernyataan protes diplomatik, sementara aset-aset strategis mereka di Iran terus diterjang. Ini adalah dilema klasik: menjadi negara kaya tanpa diikuti kekuatan militer nan sepadan di area nan jauh dari rumah sendiri.

Pada titik inilah kekhawatiran saya nan paling dalam muncul. Blokade Hormuz bukan hanya masalah Timur Tengah. Ia adalah sebuah cermin dan pelajaran bagi China. Seperti nan ditulis oleh jurnal The Atlantic pada April 2026, Iran sukses membikin AS mundur dari ancaman militer besar-besaran hanya dengan memblokade Selat Hormuz selama lima pekan. China, nan jeli membaca dinamika ini, tentu bertanya dalam hati: jika Taiwan nan memasok lebih dari sepertiga kebutuhan mikrochip bumi kita blokade, berapa lama AS bakal bertahan?

Para master hubungan internasional telah memberikan peringatan nan tidak bisa kita abaikan. Dr. Robert Kelly dari Pusan National University di Korea Selatan menyatakan dengan tegas: "The pivot is dead. Either US allies in East Asia step up and do a lot more, or we need to start thinking about accommodating China's regional leadership." Artinya, strategi AS untuk memfokuskan diri di Asia Pasifik telah meninggal lantaran tersedot ke bentrok di Iran dan Ukraina. Kawasan Indo-Pasifik sekarang tanpa pengawas utama.

Sementara itu, laporan dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) nan dikutip oleh The Wall Street Journal menyebut bahwa dengan telah dihabiskannya lebih dari seribu rudal Tomahawk dan dua ribu interceptor selama perang dengan Iran, Amerika Serikat kemungkinan memerlukan waktu satu hingga empat tahun untuk mengembalikan persediaan amunisinya ke tingkat sebelum perang. Dalam kurun waktu tersebut, keahlian AS untuk merespons krisis di dua tempat secara berbarengan di Timur Tengah dan di Pasifik berada pada titik terendah dalam dua dasawarsa terakhir.

Saya tidak menduga bahwa China bakal melancarkan invasi besar-besaran ke Taiwan dalam waktu dekat. Risikonya terlalu tinggi, apalagi ketika AS sedang sibuk. Namun nan jauh lebih mungkin, dan menurut penilaian saya sama berbahayanya, adalah strategi perubahan kebenaran di lapangan secara bertahap. Seperti diamati oleh Peter Apps dari Reuters dalam analisisnya nan dimuat di The Print pada 19 April 2026, China secara lembut namun sigap mendefinisikan ulang narasi dan jangka waktu penyelesaian masalah Taiwan.

Apa corak konkret dari strategi ini? China dapat mulai menerapkan blokade laut parsial terhadap Taiwan, mengganggu jalur pelayaran kapal-kapal asing di Selat Taiwan, mengintimidasi jalur pasokan mikrochip global, alias secara sistematis menggeser garis status quo tanpa memicu perang terbuka. Ingatlah, Taiwan memasok lebih dari sepertiga mikrochip dunia. Gangguan sekecil apa pun pada jalur ini bakal berakibat luar biasa terhadap ekonomi global, jauh lebih besar dari akibat blokade Hormuz sekalipun. Dunia mungkin tetap bisa memperkuat tanpa minyak Iran selama beberapa bulan. Namun bumi tidak bakal memperkuat lama tanpa mikrochip Taiwan.

Sebagai seorang anak bangsa, saya merasa wajib mengingatkan bahwa bentrok nan tampak jauh ini bakal segera terasa di tanah air kita. Ada tiga akibat utama nan perlu kita waspadai.

Pertama, gangguan pasokan mikrochip dunia berpotensi mengganggu sektor industri elektronik dan otomotif Indonesia, termasuk pabrik-pabrik Jepang dan Korea nan beraksi di dalam negeri. Kita mungkin tidak memproduksi mikrochip, tetapi kita sangat berjuntai pada komponen nan menggunakan mikrochip.

Kedua, kenaikan nilai daya berkepanjangan. Dengan semakin tidak stabilnya jalur pelayaran di Timur Tengah dan potensi gangguan baru di Selat Taiwan, maka Selat Malaka dan Selat Lombok dua jalur laut terpenting bagi Indonesia bakal menjadi semakin padat dan berisiko. Biaya asuransi kapal dipastikan naik, dan pada akhirnya nilai peralatan ikut melambung. Rakyat mini nan paling bakal merasakan dampaknya.

Ketiga, investasi China ke Indonesia sangat mungkin melambat. China bakal memfokuskan sumber daya ekonominya untuk persiapan menghadapi kemungkinan bentrok di sekitar Taiwan, alias setidaknya untuk memperkuat ketahanan ekonominya sendiri di tengah tekanan AS. Proyek-proyek prasarana nan selama ini menjadi jagoan kerja sama bilateral kita bisa tertunda alias apalagi dibatalkan.

Kita tidak boleh bersikap seolah-olah ini adalah buletin dari bagian bumi lain nan tidak ada kaitannya dengan kita. Dalam bumi nan saling terhubung seperti sekarang, tidak ada nan betul-betul jauh.

Saya menulis opini ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita bersama. Pengalaman saya dua tahun duduk di Dewan Keamanan PBB mengajarkan satu hal: bentrok besar nyaris tidak pernah dimulai dengan pengumuman resmi. Ia selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil, dengan krisis nan dibiarkan, dengan resolusi nan diveto, dan dengan bumi nan memilih untuk memandang ke arah lain.

Blokade Selat Hormuz adalah peringatan dini. Perang terselubung antara AS dan China bukanlah konspirasi, melainkan pola nan dapat dibaca oleh siapa pun nan mau jujur memandang fakta. Dan ancaman bahwa Taiwan dapat menjadi "Hormuz berikutnya" adalah kemungkinan nan kudu kita antisipasi, bukan kita abaikan.

Sudah saatnya Indonesia tidak lagi menjadi penonton nan pasif. Kita kudu mulai menghitung secara jeli kepentingan nasional kita, memperkuat diplomasi kita di beragam forum internasional, dan bersiap menghadapi bumi nan konektivitas ekonominya semakin rapuh. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret: mendiversifikasi mitra dagang, membangun persediaan daya dan pangan nan lebih kuat, serta mempersiapkan skenario darurat untuk melindungi penduduk negara dan aset nasional di luar negeri.

Karena pada akhirnya, ketika dua raksasa berkompetisi di atas papan catur global, nan mini biasanya terkena imbasnya terlebih dahulu. Dan Indonesia, dengan segala potensi dan kerentanannya, tidak mau menjadi pion nan jatuh tanpa perlawanan.