Biaya LRT Manggarai-Dukuh Atas Bengkak Jadi Rp 2,7 T, Bakal Dibiayai Obligasi

Sedang Trending 1 jam yang lalu
Suasana Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap biaya pembangunan trase LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas berubah dari rencana awal Rp 2,1 triliun menjadi sekitar Rp 2,7 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut disebabkan tambahan investasi untuk pengadaan trainset.

"Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan Rp 2,1 triliun, rupanya kudu ada investasi untuk trainset-nya nan jumlahnya kurang lebih 16. Sehingga totalnya menjadi Rp 2,7 triliun," kata Pramono saat meninjau persiapan peresmian LRT Jakarta di Stasiun LRT Manggarai, Senin (24/8).

Pramono mengatakan, pembangunan LRT hingga Dukuh Atas menjadi salah satu proyek nan diajukan Pemprov DKI Jakarta dengan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau persiapan peresmian LRT Jakarta di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026). Foto: Nur Pangesti/kumparan

Obligasi Daerah Rp 5,6 T

Pramono menjelaskan, total nilai obligasi wilayah nan diajukan Pemprov DKI Jakarta sekitar Rp 5,6 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk membiayai dua sektor, ialah pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dan pembangunan RS Sumber Waras.

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana publikasi obligasi wilayah tersebut. Secara prinsip, kata Pramono, Kemenko Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal positif.

Namun, tetap perlu pembahasan dan persetujuan dari kementerian mengenai lainnya seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan uji coba LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

"Kami sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pemerintah pusat. nan jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami," kata Pramono.

Pramono berambisi proses tersebut dapat segera rampung sehingga izin publikasi obligasi wilayah bisa dikeluarkan.

"Saya meyakini Jakarta pasti bisa untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan izinnya segera bisa dikeluarkan," tutupnya.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan