BI dan Pemerintah Susun Timeline Penempatan Dana di Bank BUMN

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti.(Dok. Metrotvnews)

BANK Indonesia (BI) berbareng pemerintah resmi menyusun agenda (timeline) penempatan hingga penarikan biaya pemerintah di bank-bank BUMN. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas likuiditas di sistem finansial nasional.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai waktu penempatan dan penarikan biaya tersebut merupakan corak sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral. Menurutnya, pengelolaan likuiditas bukan hanya menjadi tanggung jawab BI, melainkan juga pemerintah.

"Kemudian kapan bakal ditariknya itu juga kita sudah bicara, dan sekarang sudah ada timeline-nya juga. Jadi kembali lagi, ini kan masalah sinergi ya, lantaran likuiditas ini menjadi PR bukan hanya BI, tapi juga pemerintah," ujar Destry usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Destry menekankan bahwa komunikasi nan intensif antara kedua belah pihak menjadi kunci utama. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan pemerintah mengenai arus biaya di perbankan pelat merah bakal berakibat langsung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan.

Selain koordinasi dengan pemerintah, BI juga terus memastikan kesiapan likuiditas melalui beragam instrumen moneter. Beberapa instrumen nan dioptimalkan antara lain repurchase agreement (repo) dan foreign exchange swap (FX swap).

Hingga saat ini, likuiditas nan kembali ke sistem melalui instrumen repo dan FX swap tercatat telah mencapai kisaran Rp920 triliun hingga Rp930 triliun. Dana tersebut berasal dari aliran modal asing nan masuk dan kemudian dikonversi ke Rupiah.

Sebagai langkah antisipasi lebih lanjut, bank sentral juga telah membuka kembali lelang repo dengan beragam tenor, mulai dari 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Upaya ini bermaksud untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit dan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan.