Dua siswa SDN Jati Asih X membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG).(Dok. Antara/Darryl)
BADAN Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah melakukan beragam langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan program prioritas tersebut melangkah lebih akuntabel dan memberikan faedah optimal bagi masyarakat.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengungkapkan bahwa pembenahan tata kelola saat ini menjadi konsentrasi utama ketua BGN. Salah satu poin krusial nan sedang dipertimbangkan adalah masukan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Menteri HAM merekomendasikan agar BGN membentuk unit pemulihan korban. Unit ini diharapkan dapat menangani masyarakat nan terdampak persoalan dalam penyelenggaraan MBG secara lebih sistematis dan responsif.
"Pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian ketua BGN. Berbagai pertimbangan terhadap penyelenggaraan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG melangkah semakin baik, akuntabel, dan bisa memberikan faedah secara optimal bagi masyarakat," ujar Hida dalam keterangannya, Kamis (10/9).
Hida menegaskan bahwa BGN sangat terbuka terhadap masukan dari beragam pihak. Menurutnya, pertimbangan berkala bukan merupakan perihal nan kudu dihindari, melainkan proses krusial untuk pengembangan program ke arah nan lebih baik.
“Kami memandang pertimbangan sebagai proses krusial untuk memastikan program ini terus berkembang. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berfaedah dalam proses tersebut,” pungkasnya.
Upaya perbaikan ini diharapkan dapat memperkuat sistem operasional MBG di lapangan, sehingga meminimalisasi hambatan teknis maupun akibat negatif nan mungkin muncul selama penerapan program di seluruh wilayah Indonesia. (H-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·