Bertemu Prabowo di Istana, Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN

Pimpinan MPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rombongan ketua MPR berbincang sekaligus menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Prabowo.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara nan pada tahun lampau tetap berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim nan kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berbincang dengan beliau mengenai beberapa perihal nan berangkaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani dalam konvensi pers setelah pertemuan dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Muzani menerangkan pertemuan ketua MPR dengan Prabowo berjalan intensif dengan suasana cukup santai.

"Demikian pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berjalan sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan Prabowo menyerahkan ihwal PPHN kepada MPR. Pesan Prabowo, kata Muzani, menginginkan agar PPHN juga dapat menjadi arah kebijakan untuk pemerintahan selanjutnya.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan nan melintasi beragam periode," katanya.

"Oleh lantaran itu, Presiden menyerahkan kepada sistem MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya," imbuhnya.

Muzani menyebut Prabowo menyambut baik pendapat dalam PPHN. Prabowo disebut memberikan atensi pada poin pendemokrasian dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah nan tercantum dalam PPHN.

"Bahkan, Presiden memberikan perhatian nan besar terhadap beragam poin, antara lain mengenai proses pendemokrasian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," lanjut Muzani.

Prabowo, sebut Muzani, memandang penyelenggaraan pemerintahan wilayah melalui proses kerakyatan nan mahal dan sangat melelahkan. Muzani mengatakan Prabowo merasa prihatin dengan maraknya tindak pidana korupsi kepala daerah.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan wilayah dilaksanakan melalui proses kerakyatan nan mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap beragam peristiwa nan terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala wilayah nan kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian nan serius untuk dipikirkan," ujarnya.

(fca/rfs)