Belanja Pemerintah Pusat hingga Agustus Naik 29 Persen

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konvensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9).(Dok Kementerian Keuangan)

REALISASI belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan total nilai mencapai Rp1.791,5 triliun. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa program-program pemerintah telah terealisasi dengan baik dan shopping negara semakin produktif di lapangan.

Berdasarkan info Kementerian Keuangan, total realisasi tersebut terdiri dari shopping kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan shopping non-K/L sebesar Rp879,1 triliun. Secara persentase, belanja K/L mengalami pertumbuhan pesat sebesar 33 persen, sementara shopping non-K/L tumbuh 25 persen.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa percepatan shopping K/L menunjukkan aktivitas pemerintah dan proyek-proyek strategis melangkah lebih sigap dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun ini lebih sigap shopping kementerian dan lembaga itu. Ini berfaedah proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, melangkah di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu keahlian nan baik," ujar Suahasil dalam konvensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan alokasi APBN nan telah disetujui agar tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi segera diterjemahkan menjadi program, pelayanan, dan pembangunan nan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rincian Belanja K/L dan Non-K/L

Realisasi shopping K/L sebesar Rp912,4 triliun mencakup beragam komponen strategis. Suahasil merinci pertumbuhan pada masing-masing sektor sebagai berikut:

• Belanja Pegawai: Tumbuh sehat sebesar 21,7 persen.
• Belanja Barang: Mengalami lonjakan signifikan sebesar 67,5 persen.
• Belanja Modal: Mencapai 56,3 persen terhadap sasaran APBN 2026.
• Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Tumbuh 3,4 persen.

Di sisi lain, shopping non-K/L nan mencapai Rp879,1 triliun dialokasikan untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi energi. Pemerintah memastikan support terhadap daya beli masyarakat tetap terjaga melalui penyaluran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik.

Hingga Agustus 2026, realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi tercatat sebesar Rp331,4 triliun nan telah disalurkan kepada PLN dan Pertamina. Suahasil menyebut bahwa sistem pembayaran sekarang dilakukan secara lebih rutin.

"Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," pungkasnya.

Catatan Redaksi: Akselerasi shopping modal dan peralatan nan tumbuh tinggi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi melalui proyek prasarana dan pengadaan nan produktif sepanjang tahun melangkah 2026. (I-2)