Belajar dari Ahmedabad: Apa yang Kota Lain Ajarkan tentang Jakarta

Pada awal Februari 2026, saya berkesempatan menghadiri Global South Academic Conclave (GSAC) on WASH (Water, Sanitation, Hygiene) and Climate di Ahmedabad, India. Ini adalah kunjungan pertama saya ke negara tersebut, dengan satu tujuan utama: mempresentasikan inisiatif percontohan pengelolaan lingkungan secara inklusif di Jakarta, ialah Eco Act (Education, Collaboration, Action) dan program Kuliner Hijau Cawang.

Namun, pelajaran paling berbobot justru tidak hanya datang dari ruang konferensi, melainkan dari kota itu sendiri.

Seperti banyak kota di negara berkembang, Ahmedabad bukanlah kota tanpa masalah. Ia adalah kota besar dengan populasi padat, tantangan kemiskinan, dan tekanan urbanisasi nan tinggi—tantangan nan sangat mirip dengan kota Jakarta. Namun, nan membikin saya terkesan bukanlah kemegahan prasarana alias kecanggihan teknologi, melainkan kesederhanaan sistem nan melangkah konsisten dan terasa hidup di tingkat masyarakat.

Sejauh mata memandang, Ahmedabad tertata rapi dan bersih. Sungguh jauh dari gambaran di media sosial tentang India. Di beberapa perspektif kota, saya memandang pedagang kaki lima maupun upaya kuliner nan tertata di area tertentu. Pedagang kaki lima tidak diusir, tetapi juga tidak dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Ada pengaturan ruang nan jelas, sehingga aktivitas ekonomi rakyat tetap melangkah tanpa mengorbankan penataan kota. Pedagang kaki lima maupun upaya kuliner mini tidak selalu dipandang sebagai masalah nan kudu disingkirkan, melainkan sebagai bagian dari ekonomi kota nan perlu ditata.

Tidak terlihat timbunan sampah liar nan menumpuk berhari-hari. Sistem pengangkutan sampah terpilah menggunakan kendaraan sederhana, tetapi terlihat konsisten dan melangkah dengan baik. Kesederhanaan ini justru memperlihatkan sesuatu nan sering terlupakan: kota nan baik tidak selalu memerlukan solusi nan mahal, melainkan solusi nan konsisten dan inklusif.

Salah satu pengalaman nan paling berkesan adalah kunjungan ke Sabarmati Riverfront. Kawasan tepian sungai nan sebelumnya merupakan area kumuh dengan kualitas air nan jelek sekarang berubah menjadi ruang publik nan bersih, tertata, dan hidup. Masyarakat dapat melangkah santai, berolahraga, dan berkumpul berbareng keluarga. Sungai bukan lagi “belakang rumah” nan dilupakan, melainkan ruang berbareng nan dirawat oleh penunggu kota.

Sebagai seseorang nan berasal dari Jakarta—kota dengan kapabilitas fiskal nan jauh lebih besar—saya sempat merasakan kegelisahan dan rasa tertinggal. Bagaimana mungkin kota dengan sumber daya besar tetap berjuang dengan masalah dasar seperti pengelolaan sampah, sanitasi, dan kualitas sungai? Mengapa kita tetap bergulat dengan persoalan nan tampaknya dapat dikelola dengan pendekatan nan lebih sederhana, konsisten dan kolektif? Lalu kenapa Ahmedabad malah mengundang proyek ini nan tetap dalam tahap early stage?

Pertanyaan itu tidak lahir dari rasa rendah diri, melainkan dari kesadaran bahwa pembangunan kota bukan hanya soal anggaran, tetapi soal arah, konsistensi, kolektif dan kolaborasi. Solusi-solusi tersebut tidak selalu berbasis teknologi tinggi. Sebagian besar justru berupa sistem sederhana nan melangkah dengan konsisten. Seperti konsistensi pelarangan plastik sekali pakai, sampah nan diangkut terpilah dan tepat waktu, pedagang mini nan punya tempat, sungai nan bisa dinikmati warga, dan ruang publik nan terasa kondusif dan nyaman.

Refleksi itu kemudian berubah arah ketika obrolan di GSAC berlangsung. Peserta dan penyelenggara justru menunjukkan kesukaan pada program Eco Act dan Kuliner Hijau nan baru kami kembangkan di Jakarta. Mereka mau mengetahui gimana pemerintah bekerja sama dengan pelaku upaya mini sektor kuliner, gimana organisasi dilibatkan, serta gimana jasa WASH dirancang secara inklusif.

Dari situ saya menyadari bahwa setiap kota rupanya mempunyai kekuatan dan titik butanya masing-masing. Tidak sedang dalam kompetisi, melainkan dalam ruang belajar nan sama. Satu kota mungkin memberi pelajaran tentang sistem pengangkutan sampah terpilah nan sederhana. Kota lain menawarkan pengalaman menata sektor informal. Kota lainnya sedang bereksperimen dengan model tata kelola nan lebih inklusif.

Ahmedabad mungkin unggul dalam penataan ruang dan konsistensi jasa perkotaan. Jakarta, di sisi lain, sedang bereksperimen dengan pendekatan tata kelola lingkungan nan berupaya memasukkan pelaku upaya mini nan sering tidak terlihat dalam sistem umum ke dalam sistem pengelolaan lingkungan.

Program seperti Eco Act bukan tentang prasarana besar, melainkan tentang merancang ulang hubungan antara regulasi, komunitas, dan layanan. Dengan segala sumber daya dan anggaran nan dimiliki Jakarta, tantangan terbesar bukanlah kekurangan program, melainkan memastikan program-program itu betul-betul terhubung, konsisten, dan menjangkau masyarakat nan paling membutuhkan. Eco Act berupaya menjawab tantangan persoalan lingkungan pada ekosistem perkotaan padat, dengan pilot project menyasar sektor kuliner informal, ialah Kuliner Hijau Cawang, dengan angan keberhasilannya dapat direplikasi di wilayah lain.

Nilai dari forum internasional seperti GSAC bukan hanya pada kesempatan mempresentasikan program itu sendiri, tetapi juga pada kesempatan memandang kota kita melalui perspektif nan berbeda.

Kedatangan saya ke Ahmedabad awalnya untuk mempresentasikan sebuah proyek percontohan. Namun, saya pulang dengan sebuah refleksi dan pertanyaan nan lebih dalam lagi: kota seperti apa nan sebenarnya mau kita bangun—dan berbareng siapa?