Bedah Potensi Ekonomi Kepri, Tifatul: 'Kenapa Harus Bali Melulu?'

Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MPR RI Ir Tifatul Sembiring mengajukankan konsep 'Ekonomi Utara' sebagai strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri aktivitas Lokakarya Akademik F-PKS MPR RI Tahun 2026 dengan mengusung tema 'Membedah Potensi Ekonomi Karimun Kepulauan Riau', di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam kesempatan tersebut, Tifatul mengungkapkan konsep kesempatan Ekonomi Utara. Menurut Tifatul, selama ini perhatian pemerintah tetap terlalu banyak dominan bertumpu pada area Selatan.

Padahal, jika ekonomi Indonesia mau maju, maka area Utara kudu digarap sungguh-sungguh dan lebih serius.

"Kenapa Bali melulu? Bali itu sudah penuh, Bali itu sudah maju sendiri, apalagi sudah over tourist," ujar Tifatul, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

"Bagaimana dengan wilayah-wilayah Indonesia nan lain? Mengapa tidak dikembangkan," sambungnya.

Tifatul menjelaskan visitor nan datang ke Bali paling banyak berasal dari Australia dan Selandia Baru (New Zealand). Jika jumlah masyarakat kedua negara itu digabungkan, Australia sekitar 27 juta jiwa dan Selandia Baru sekitar 5,5 juta jiwa, sehingga totalnya hanya sekitar 32,5 juta jiwa.

Menurut Tifatul, jumlah tersebut jauh lebih mini dibandingkan potensi pasar masyarakat di area Utara.

"Bayangkan potensi manusia di Utara. China saja sekitar 1,43 miliar jiwa, India sekitar 1,45 miliar jiwa, ASEAN lebih dari 600 juta penduduk, belum lagi Jepang, Korea, Rusia, dan negara-negara lainnya," kata Tifatul.

"Jumlah manusianya saja lebih dari 3 miliar. Belum lagi size (kapasitas) ekonomi Utara. PDB (Produk Domestik Bruto), dan lain-lain," sambungnya.

Tifatul mengutip info Biro Statistik NBS China, pada 2025, PDB China mencapai US$ 19,6 triliun dollar. Sementara menurut International Monetary Fund (IMF), PDB India mencapai US$ 4,13 triliun, Jepang US$ 4,38 triliun, Korea Selatan (Korsel) US$ 1,86 triliun.

Sementara menurut Trading Economics, persediaan devisa China pada Desember 2025, berjumlah sebesar US$ 3.358. Hal ini menunjukkan kekuatan raksasa ekonomi di dunia.

Karena itu, Tifatul memandang Indonesia tidak boleh hanya memandang ke area Selatan saja. Menurut Tifatul, jika Indonesia mau maju dari sisi ekonomi, maka kesempatan potensi Ekonomi Utara kudu digarap bersama, termasuk dari sisi pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Tifatul menyebut sejumlah wilayah nan dapat menjadi bagian krusial dari pengembangan ekonomi Utara, antara lain Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Kepri, Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), hingga Papua.

Dan ini, lanjut Tifatul, berhadapan langsung face to face dengan negara-negara berpenduduk lebih dari 3 miliar manusia.

Tifatul juga mencatat Karimun, Kepulauan Riau, mempunyai posisi strategis lantaran berdekatan dengan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.

Menurut Tifatul, lebih dari 95% kapal nan melintas dari Samudra Pasifik ke Atlantik maupun sebaliknya melewati jalur krusial ini.

Selama ini, hanya Singapura yasng banyak mengambil faedah ekonomi dari arus kapal nan melintasi Selat Malaka.

"Di sini ada Selat Malaka nan sangat strategis. Selama ini Singapura nan mengambil untung lebih banyak dari kapal-kapal nan lewat," jelas Tifatul.

"Arus peti kemas Singapura pada 2024 saja mencapai 41,12 juta TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) dalam satu tahun, lantaran Selat Hormuz ditutup, maka sekarang naik lagi ke 65 juta TEU. 1 TEU setara dengan 1 kontainer ukuran 20 kaki," sambungnya.

Tifatul menambahkan jika dibandingkan dengan Pelabuhan Batu Ampar, Batam angkanya tetap berada di bawah 1 juta TEU per tahun.

"Bandingkan dengan Batu Ampar di Batam nan hanya sekitar 797 ribu TEU setahun, belum sampai 1 juta TEU. Mereka berlipat-lipat," ujar Tifatul.

"Padahal Singapura negaranya kecil, tetapi bisa memanfaatkan jalur strategis ini," lanjutnya.

Menurut Tifatul, andaikan hubungan transportasi di wilayah Utara Indonesia dibangun, niscaya orang bakal lebih tertarik datang ke wilayah tersebut.

Terlebih, daerah-daerah Utara Indonesia juga mempunyai keelokan alam nan tidak kalah dengan Bali.

"Kalau hubungan transportasinya bagus, tentu orang bakal beramai-ramai datang. Dari sisi keelokan alam, daerah-daerah Utara tidak kalah cantik," kata Tifatul.

"Ada Danau Toba, ada Sabang, pantai-pantai di Aceh seperti Lhoknga, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara," imbuhnya.

Sementara Kepri berada pada posisi pintu gerbang Utara Indonesia. Batam hanya berjarak sekitar 40 menit dari Singapura, sementara Karimun juga berada dekat dengan Selat Malaka dan mempunyai kesempatan untuk mengambil peran dalam pelayanan sektor peti kemas, jasa pelabuhan, maupun pengisian bahan bakar kapal.

"Kepulauan Riau ini pintu gerbang utara. Batam hanya sekitar 40 menit dari Singapura," kata Tifatul.

"Di sampingnya ada Karimun nan juga strategis dan lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil bagian, misalnya untuk peti kemas alias pengisian bahan bakar kapal-kapal nan melintas," tambahnya.

Tifatul menegaskan agar pengembangan Karimun diarahkan pada sektor nan sigap memberi akibat ekonomi, khususnya pariwisata. Ia mencontohkan pada 2024, devisa pariwisata Indonesia baru sekitar Rp 64 triliun, sementara Malaysia telah mencapai sekitar Rp 406 triliun.

Menurut Tifatul, nomor tersebut menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis nan perlu digarap serius lantaran bisa menghadirkan perputaran duit secara langsung melalui shopping wisatawan.

"Fokuslah pada sektor nan bisa sigap meningkatkan ekonomi Karimun, terutama pariwisata, kuliner, hotel, hiburan, transportasi, dan konektivitas. Di mana banyak orang datang, di situ ada duit nan berputar," ujar Tifatul.

"Karimun kudu punya sesuatu nan bisa dipasarkan secara digital, punya kuliner khas, area menarik, desa wisata, nan bisa dipasarkan. Kalau ada nan perlu diperjuangkan ke pusat, termasuk bagi hasil dan pembangunan pelabuhan, bakal kami suarakan. Harus ada perubahan kebijakan, jangan business as usual," sambungnya.

Mengamini pendapat nan disampaikan Tifatul, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan daerahnya mempunyai posisi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional.

Menurut Ansar, letak Kepri nan berada di jalur perdagangan internasional serta berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi modal krusial untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Ansar menjelaskan Kepri mempunyai 2.028 pulau, 394 pulau berpenghuni, dan 22 pulau terluar.

"Selat Malaka adalah jalur ekonomi dunia, salah satu dari 10 checkpoint dunia, setiap tahunnya dilalui sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer. Kepri kudu bisa mengambil faedah lebih besar dari arus perdagangan internasional tersebut," tegas Ansar.

"Kami minta support agar peta jalan transformasi ekonomi Kepri ini dapat melangkah optimal. Kepri kudu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di gerbang utara Indonesia," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar memaparkan sejumlah potensi investasi di Kepri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain KEK Bintan Galang Batang untuk industri pengolahan smelter bauksit, KEK Batam Nongsa Digital Park sebagai pusat ekonomi digital dan jembatan IT Indonesia-Singapura, KEK Batam Aero Technic untuk jasa perawatan dan perbaikan pesawat, KEK Tanjung Sauh untuk produksi, pengolahan, logistik, distribusi, dan energi, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam sebagai pusat jasa kesehatan dan pariwisata medis bertaraf internasional.

Presiden PKS Dr Almuzzammil Yusuf mengaitkan agenda pembangunan wilayah dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Menurut Almuzzamil, pembangunan bangsa perlu berpijak pada penguatan demokrasi, penegakan negara hukum, pembangunan sumber daya manusia unggul nan berdasarkan ketaatan dan takwa, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Negara kerakyatan kudu melangkah beriringan dengan negara hukum. Demokrasi nan kuat kudu diisi oleh sumber daya manusia nan unggul, berintegritas, dan berbudi pekerti baik," tegas Almuzzammil.

Almuzzammil juga menilai Kepri mempunyai modal sosial dan spiritual nan kuat sebagai wilayah nan religius, nan juga mempunyai sumber daya alam nan potensial.

Oleh lantaran itu, Almuzzammil berambisi pembangunan di Kepri dapat melangkah optimal, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas manusia, nilai kebangsaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah menyampaikan perlunya paradigma baru pemerintah pusat dalam membangun wilayah terluar seperti Karimun.

Menurut Iskandarsyah, pendekatan terhadap wilayah perbatasan tidak boleh hanya bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga kudu diarahkan pada penguatan perdagangan, industri, investasi, dan konektivitas sesuai potensi daerah.

Dalam paparannya, Iskandarsyah menggarisbawahi enam pilar penggerak ekonomi Karimun, ialah industri dan area khusus, perdagangan global, konektivitas pelabuhan, pariwisata bahari, perikanan, serta investasi berkekuatan saing.

Iskandarsyah juga menyebut Karimun berkesempatan dikembangkan sebagai area oil storage dan simpul energi, mengingat kebutuhan daya area sekitar, termasuk Singapura, sangat besar.

"Karimun ini wilayah strategis. Orientasinya jangan hanya keamanan, tetapi juga kudu dibangun sebagai area perdagangan dan industri" tegas Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga menyoroti sejumlah kebutuhan regulasi, terutama penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun agar lebih berdikari seperti BP Batam, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, Iskandarsyah menilai perlu pengaturan nan lebih teknis melalui peraturan pemerintah agar kewenangan wilayah dalam pengelolaan pelabuhan, aset, dan area strategis tidak tersendat oleh tumpang tindih kewenangan pusat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri Dr Ir Azis Kasim Djou menyampaikan sejumlah poin kritis mengenai tantangan pembangunan Karimun, khususnya pada sektor kepelabuhanan.

Azis menyebut Karimun mempunyai enam pelabuhan, ialah Tanjung Balai Karimun, Makom, Tanjung Berlian, Sri Tanjung Gelam, Tanjung Batu, dan Moro.

Namun, prasarana dan aktivitas pelabuhan tetap terbatas. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, misalnya, baru didukung sekitar 50 kapal penumpang komersial.

Menurut Azis, kondisi tersebut belum sebanding dengan posisi Kepri, termasuk Karimun, Batam, dan Bintan, nan berada tepat di sisi salah satu jalur pelayaran krusial dan tersibuk di dunia.

Situasi laut di sisi Indonesia, khususnya perairan Kepri, tetap terlihat sepi, berbanding terbalik dengan perairan Singapura, Malaysia, dan area outer port batas nan sangat padat oleh kapal-kapal pelayaran dunia.

"Persoalannya antara lain lantaran wilayah tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, pengelolaan area tetap minim fasilitas, standar teknis terlalu ketat dan kaku, kurang berorientasi melayani pasar, tidak ada pemasaran nan terencana, serta sangat lambat dalam pengambilan keputusan," ujar Azis.

Azis menilai kondisi tersebut menyebabkan pendapatan negara belum maksimal, pendapatan wilayah belum terbentuk, dan aktivitas kepelabuhanan belum berakibat nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah.

Azis menegaskan diperlukan terobosan strategis untuk menjadikan Kepri, termasuk Karimun, sebagai pusat aktivitas kepelabuhanan nan berkontribusi nyata bagi ekonomi negara dan daerah.

Salah satunya dengan mempertegas kewenangan pemerintah wilayah dalam pengelolaan pelabuhan dan area labuh jangkar.

"Daerah kudu dilibatkan sebagai pemrakarsa. Perlu kreasi organ penyelenggara pelabuhan dengan memberi peran kepada bupati alias wali kota sebagai kepala otoritas pelabuhan, serta Gubernur Kepulauan Riau sebagai kepala otoritas area labuh jangkar," tegas Azis.

"Selain itu, perlu ditetapkan bagi hasil pengelolaan kepelabuhanan agar ada semangat kerjasama nan optimal," sambungnya.

Di samping itu, Wakil Kepala BP Kawasan Karimun Iwan Setiawan menjelaskan Karimun telah ditetapkan sebagai area perdagangan bebas alias Free Trade Zone (FTZ) sejak 2007.

Iwan menyampaikan FTZ Karimun memberikan beragam kemudahan seperti bebas bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, insentif fiskal, serta izin nan lebih fleksibel.

Kawasan ini diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti industri berat, jasa maritim, perdagangan, energi, dan logistik.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh Presiden PKS Dr Al Muzzammil Yusuf. Serta beberapa personil DPR RI dari FPKS, di antaranya Dr Ir A Junaidi Auly, Johan Rosihan, dan Saadiyah Uluputty.

Acara dimeriahkan dengan kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Ketua DPRD Kepri Bakhtiar.

Hadir sebagai narasumber lokakarya Bupati Karimun Ing Iskandarsyah; Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri Dr Azis Kasim Djou; Kepala BP Kawasan Karimun Drs Agusnawarman; serta para peserta lokakarya dari perwakilan kepala wilayah se-Kabupaten/Kota Kepri, akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, serta beragam pemangku kepentingan lainnya.

(hnu/ega)