Baznas dan Kemensetneg Sinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan

ilustrasi(Antara)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berbareng Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyinkronkan langkah dan program dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui penyelarasan program prioritas Baznas dengan agenda pembangunan nasional.  Sinergi tersebut mengemuka dalam audiensi berbareng jejeran Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor Baznas RI, Jakarta. 

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, menegaskan, 13 program prioritas Baznas RI periode 2026–2031 dirancang untuk mendukung upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan nan menjadi salah satu konsentrasi utama pemerintah.

"Ada 13 program prioritas di periode Baznas tahun 2026 sampai 2031 ini, dan kira-kira sebenarnya seluruhnya nan memang kita arahnya ke pengentasan kemiskinan," ujar Idy.

Menurut Idy, penerapan seluruh program tersebut disusun agar selaras dengan sasaran pembangunan nasional nan tertuang dalam Asta Cita, khususnya agenda pengentasan kemiskinan.

"Intinya gini, kami siap untuk penyaluran kita ini sesuai dengan programnya pemerintah, Asta Cita, lantaran kita juga berelasi dengan Bappenas, terutama soal pengentasan kemiskinan, itu Asta Cita keenam," katanya.

Selain memperkuat sinergi program, Baznas juga terus mendorong percepatan publikasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang amal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan penghimpunan amal nasional nan hingga saat ini baru terealisasi sekitar 10 persen dari total potensi nan ada. Melalui penguatan izin tersebut, Baznas memproyeksikan penghimpunan amal dari sektor ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun. Dana tersebut diyakini bakal memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan kapabilitas Baznas dalam membantu masyarakat miskin.

"Bukan apa-apa, kita kumpulkan kan bukan untuk kita, ini untuk kita salurkan. Bayangkan jika kita bisa mengumpulkan Rp18 triliun per tahun, berapa banyak nan bisa ditolong? Berapa banyak kita bisa selesaikan masalah bangsa ini? Dan itu potensi nyata di depan mata," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Erni Juliana, menjelaskan, audiensi tersebut bermaksud menyelaraskan program pengelolaan amal dengan beragam program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penguatan sektor ekonomi dan finansial syariah.

Ia menambahkan, pertemuan juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah seiring rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.

"Bahwa KSP itu tugas utamanya adalah memberikan support kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai pengelolaan, pengendalian, dan pengawalan program-program prioritas Presiden dan isu-isu strategis," tutur Erni.