Bapanas Pastikan IPH Beras Terkendali dengan Cadangan 5,2 Juta Ton

ilustrasi(Antara)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional tetap terkendali. Kondisi ini didukung oleh penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan mencapai 5,2 juta ton guna menjaga stabilitas pangan nasional di tengah tantangan iklim.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa berasas kajian hingga awal Juli 2026, hanya terdapat 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia nan mengalami kenaikan IPH beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. "Selebihnya tetap berada di dalam koridor HET beras medium," ujar Sarwo di Jakarta, Kamis (9/7).

Sarwo menjelaskan bahwa per 7 Juli 2026, stok CBP berada di nomor 5,2 juta ton. Dengan persediaan nan kokoh, peningkatan produksi, serta pengedaran nan kuat, pemerintah optimis stabilitas pangan tetap terjaga meski menghadapi musim tandus alias kejadian El Nino.

Realisasi Intervensi dan Bantuan Pangan

Sejak Januari 2026, total intervensi CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup:

• Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Januari-Februari: 221,05 ribu ton.
• Program SPHP Maret-Juli: 431,6 ribu ton.
• Bantuan Pangan (alokasi Februari-Maret): 662,86 ribu ton untuk 33,14 juta family penerima faedah (KPM).
• Golongan anggaran ASN wilayah tertentu: 42,43 ribu ton.
• Tanggap darurat musibah alam: 11,37 ribu ton.

Selain intervensi stok, Bapanas berbareng pemerintah wilayah telah menggelar lebih dari 5.573 Gerakan Pangan Murah (GPM) nan tersebar di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota.

Keberlanjutan Program hingga Akhir 2026

Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program support pangan beras mulai Juli 2026 untuk tiga bulan alokasi ke depan. Total beras nan bakal disalurkan pada tahap ini mencapai 997,3 ribu ton. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2026, pemerintah diproyeksikan menggelontorkan total support pangan beras hingga 1,66 juta ton.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan bahwa beras sekarang bukan lagi penyumbang andil inflasi terbesar. "Inflasi beras sukses diredam dalam dua tahun terakhir," tegas Amran.

Data BPS: Tren Kenaikan Harga Menurun

Senada dengan Bapanas, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan jumlah wilayah nan mengalami kenaikan IPH beras. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut pada minggu pertama Juli 2026 terdapat 113 kabupaten/kota nan mengalami kenaikan IPH beras.

Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan akhir Juni 2026 nan mencatatkan 138 kabupaten/kota. "Meskipun beras dan minyak goreng perlu mendapat perhatian, perubahan IPH-nya relatif terjaga rendah. Inflasi beras ada, tetapi tidak terlalu tinggi," pungkas Ateng. (Ant/E-3)