Banyak Timses Jadi Honorer, Komisi II DPR Minta Kemendagri Perketat Pengawasan

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong merespons temuan nan diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai banyaknya tim sukses kepala wilayah diangkat menjadi tenaga honorer. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau rekrutmen honorer di daerah.

"Kami minta agar kemendagri terus memantau daerah-daerah agar tidak kecolongan lagi," ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Bahtra menyebut Kemendagri sudah membikin surat info kepada kepala wilayah agar praktik honorer bawaan pejabat ini bisa jadi atensi dan disetop. Menurutnya, praktik ini kudu segera dihentikan.

"Sekarang nggak boleh lagi rekrut honorer dengan argumen apapun termasuk lantaran berhutang budi sama timses pada saat pilkada. Sebab jika ini terus dilakukan maka patokan mengenai maksimal 30% persen shopping pegawai susah terealisasi," katanya.

Bahtra mengatakan Kemendagri perlu memikirkan hukuman agar Pemda tak lagi merekrut tenaga honorer. Ia pun mendapat laporan nan sama bahwa daerah-daerah nan merekrut honorer lantaran dulunya timses kepala daerah.

"Kami mendapatkan laporan bahwa tetap ada laporan, tapi mengenai daerahnya kelak kami bakal cek lagi," lanjutnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito menyoroti rekrutmen tenaga honorer di wilayah nan menyebabkan shopping pegawai membengkak. Terlebih tenaga honorer nan direkrut tidak sesuai ketrampilan.

"Yang sekarang terjadi kan PPPK ataupun PNS nan diangkat dari tenaga honorer jika nan skill seperti guru, tenaga kesehatan okelah. Tapi, jika tenaga manajemen kan minta maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun dia mereka minta diangkat menjadi PPPK, setelah itu beban APBD jadi berat. Itu," kata Tito seusai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia mengatakan pengangkatan tenaga honorer tersebut juga bisa menjadi beban untuk kepemimpinan kepala wilayah setelahnya. Tito berambisi perekrutan tenaga honorer diberhentikan dahulu.

"Akhirnya jadi beban kepala wilayah berikutnya, makanya kita minta kepala wilayah nan sekarang belajar dari pengalaman nan itu jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi selain nan skill nan pembimbing alias nakes nan memang sudah nggak ada lagi, sudah lenyap misalnya, apa boleh dibuat ya. Tapi sedapat mungkin jangan lantaran bisa menjadi beban shopping pegawai," kata dia.

(isa/eva)