Bank Dunia Beri Catatan soal Ekonomi RI: Risiko Kelas Menengah-Subsidi

Bank Dunia menyoroti sejumlah tantangan nan membayangi perekonomian Indonesia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 berjudul Mengelola Risiko, Mendorong Produktivitas. Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nan tetap berada di level 5 persen tahun ini, Bank Dunia mengingatkan adanya tekanan dari melemahnya kelas menengah, meningkatnya beban subsidi energi, hingga keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Berikut kumparan rangkum sejumlah catatan utama Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Kelas Menengah Menyusut dan Lapangan Kerja Berkualitas Minim

Bank Dunia menilai pasar tenaga kerja Indonesia memang menunjukkan perbaikan, namun kualitas pekerjaan tetap menjadi persoalan struktural.

Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen. Namun nyaris separuh pekerjaan baru berasal dari sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian serta akomodasi dan jasa makanan.

Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran terselubung mencapai 32,7 persen dan terus meningkat sejak 2022. Sementara itu, bayaran riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar 1–2 persen per tahun sejak 2018.

Yang paling mengkhawatirkan, proporsi pekerja nan memperoleh pendapatan kelas menengah merosot tajam.

“Di sisi lain, proporsi pekerja nan memperoleh pendapatan kelas menengah turun tajam dari 14,5 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2025,” kata Bank Dunia dalam Laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026, dikutip Jumat (12/6).

Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut menunjukkan ekonomi tetap menciptakan lapangan kerja baru, tetapi belum cukup menghasilkan pekerjaan produktif dan berupah tinggi nan dibutuhkan untuk memperluas kelas menengah.

Beban Subsidi BBM Dinilai Makin Berat

Lonjakan nilai minyak bumi akibat bentrok Timur Tengah disebut memperbesar tekanan terhadap APBN melalui kenaikan subsidi energi.

Bank Dunia menilai kebijakan pemerintah menahan nilai BBM bersubsidi memang membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi sekaligus mempersempit ruang fiskal untuk shopping prioritas lainnya.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyoroti ketidaktepatan sasaran subsidi BBM nan tetap berlangsung. “20 persen rumah tangga terkaya justru menerima separuh dari total subsidi BBM,” kata Bank Dunia.

Karena itu, Bank Dunia mendorong reformasi subsidi BBM melalui penyesuaian nilai secara bertahap, pemberian support tunai nan lebih tepat sasaran kepada golongan miskin, serta pengalihan biaya subsidi ke program perlindungan sosial dan investasi publik.

Ruang Fiskal Kian Terbatas

Bank Dunia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia nan semakin ketat. Rasio pajak Indonesia pada 2025 tercatat hanya 9,3 persen terhadap PDB, sementara defisit APBN meningkat menjadi 2,9 persen dari PDB. Kondisi tersebut membikin pemerintah mempunyai ruang nan semakin terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui shopping negara.

“Rasio pajak Indonesia di tahun 2025 sangat rendah, ialah hanya mencapai 9,3 persen dari PDB. Di sisi lain, defisit APBN Indonesia meningkat menjadi 2,9 persen PDB,” ungkap Bank Dunia.

Lembaga tersebut menyarankan pemerintah memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan mengalihkan shopping rutin ke investasi nan mempunyai akibat ekonomi lebih besar.

Di tengah beragam tekanan eksternal, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada 2026 dari 5,1 persen pada 2025.

Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melemahnya investasi dan ekspor akibat tingginya ketidakpastian global, bentrok geopolitik, serta kondisi finansial internasional nan tetap ketat.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan kembali meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028 andaikan reformasi struktural melangkah efektif dan halangan eksternal mulai mereda.

Risiko Eksternal Masih Membayangi

Bank Dunia menilai tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini berasal dari aspek eksternal, terutama bentrok di Timur Tengah nan memicu lonjakan nilai daya dan gangguan rantai pasok global.

Menurut Bank Dunia, jika gangguan pasokan minyak dan jalur pengiriman berjalan lebih lama, Indonesia bakal menghadapi inflasi nan lebih tinggi, subsidi nan membengkak, biaya impor nan meningkat, serta penurunan ekspor dan investasi asing.

“Gangguan terhadap pasokan minyak dan arus pengiriman nan berkepanjangan bakal menimbulkan akibat nan berkarakter lintas sektor: lonjakan nilai daya dan pupuk bakal meningkatkan inflasi, beban subsidi, dan tagihan impor,” kata Bank Dunia.