Bangkitkan UMKM Terdampak, Satgas PRR Dorong Akses KUR & Pembiayaan

Jakarta - Pemerintah menyiapkan serangkaian program percepatan untuk membantu pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak musibah hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) agar segera bangkit dan kembali produktif.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, dengan konsentrasi pada penguatan akses pembiayaan, perlindungan usaha, hingga pembuatan lapangan kerja.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memberikan perlakuan unik bagi UMKM terdampak selama tiga tahapan masa pemulihan pada periode 2026-2028.

Skema support nan disiapkan meliputi pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan syarat pengajuan pembiayaan, relaksasi agunan tambahan, kelonggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga keringanan suku bunga.

Menurut Maman, beragam kemudahan tersebut disiapkan agar pelaku upaya nan terdampak musibah tidak kehilangan akses permodalan dan dapat lebih sigap memulai kembali aktivitas ekonominya.

"Ini untuk memastikan sistem penyaluran kemudahan KUR dapat melangkah secara sigap dan tepat sasaran," kata Maman, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.

Sebagai langkah jangka panjang, program support UMKM itu telah diintegrasikan ke dalam arsip Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada konsentrasi strategi pemulihan sektor UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Renduk bakal menjadi referensi utama pemerintah dalam mengawal proses pemulihan permanen di wilayah terdampak selama tiga tahun ke depan.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen alias rehab-rekon. Kuncinya adalah Renduk nan direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga," jelas Tito.

"Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," sambungnya.

Sebagai bagian dari penerapan program tersebut, pemerintah juga terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tiga wilayah terdampak. Data Satgas PRR per 30 Mei 2026 mencatat penyaluran KUR telah menjangkau 193.703 debitur dengan total outstanding mencapai Rp 11,22 triliun.

Realisasi penyaluran terbesar tercatat di Aceh dengan 121.984 debitur dan outstanding Rp7,15 triliun, disusul Sumatera Utara sebanyak 44.049 debitur dengan outstanding Rp2,43 triliun, serta Sumatera Barat 27.670 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun (hnu/ega)