Bamsoet Dorong Sinergi LKPP dan Dunia Usaha di Pengadaan Barang & Jasa

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya kerjasama antara asosiasi bumi upaya dengan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan peralatan dan jasa pemerintah.

Pengadaan peralatan dan jasa pemerintah mempunyai nilai nan sangat besar, mencapai lebih dari Rp1.200 triliun dalam APBN dan APBD secara nasional setiap tahunnya. Angka tersebut menjadi kesempatan besar bagi pelaku upaya nasional, termasuk UMKM dan pemasok dalam negeri untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pemerintah.

"Pengadaan peralatan dan jasa pemerintah kudu menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran asosiasi seperti ARDINDO, kita mau memastikan pelaku upaya dalam negeri semakin siap, tertib, dan bisa memenuhi kebutuhan shopping pemerintah secara profesional," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Bamsoet menuturkan perihal tersebut saat berjumpa dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa dan jejeran pejabat utama LKPP di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR ke-7 ini menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pengadaan. Pemerintah sendiri melalui LKPP terus mendorong penerapan e-procurement, termasuk pemanfaatan katalog elektronik dan toko daring.

Sampai tahun 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional telah melampaui Rp500 triliun menunjukkan pergeseran signifikan dari sistem manual ke sistem digital.

"Ke depan, kita kudu bergerak menuju sistem nan sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Administrasi pengadaan tidak lagi berjuntai pada arsip bentuk alias tanda tangan basah, tetapi menggunakan sistem nan lebih cepat, aman, dan akuntabel," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan bahwa partisipasi asosiasi dalam ekosistem toko daring pemerintah kudu dilakukan secara fair dan sesuai izin nan berlaku.

Bamsoet mendorong agar seluruh pelaku upaya mempunyai kesempatan nan sama untuk berpartisipasi, tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.

"Kita mau ekosistem pengadaan ini inklusif, terbuka, dan kompetitif. Semua pelaku upaya punya kesempatan nan sama selama memenuhi syarat dan bisa memberikan kualitas terbaik," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, ARDINDO sendiri telah menyiapkan platform digital berjulukan Ardindo Apps nan dirancang unik untuk mendukung kebutuhan pengadaan pemerintah.

Platform ini diharapkan dapat terintegrasi dengan ekosistem toko daring pemerintah nan selama ini dikelola LKPP sehingga memudahkan lembaga dalam mencari produk, melakukan transaksi, hingga pengelolaan arsip secara real time.

"Sinergi antara LKPP dan ARDINDO kudu menjadi contoh gimana negara dan bumi upaya melangkah beriringan. Tujuannya jelas, menciptakan sistem pengadaan nan modern, efisien, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, pengurus ARDINDO nan datang antara lain Sekretaris Jenderal Herman Heru, Bendahara Umum Yogi Soepaat, Wakil Ketua Umum Berry B. Purba, Ketua Bidang Organisasi Faiz Martak serta Ketua ARDINDO Jawa Barat Raditya Indrajaya.

(akn/ega)