Bamsoet Ajak KBPP Polri Jadi Perekat Sosial di Tengah Tantangan Global

Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dewan Kehormatan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya memperkuat soliditas KBPP Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Ia mengungkapkan di tengah tantangan sosial nan semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ancaman kejahatan siber, penyebaran mengerti radikalisme melalui ruang digital, hingga dinamika bentrok sosial akibat tekanan ekonomi dunia, keberadaan organisasi kemasyarakatan nan mempunyai akar kuat dengan nilai kebangsaan dinilai semakin relevan. Situasi keamanan nasional nan relatif kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi modal krusial bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"KBPP Polri kudu tampil sebagai kekuatan sosial nan bisa merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan lembaga negara. Dalam situasi bumi nan penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi aspek krusial untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Hal itu dia katakan saat menghadiri pembukaan Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, tantangan keamanan nasional saat ini telah berubah sangat cepat. Ancaman tidak lagi selalu berbentuk bentrok fisik, melainkan penyelundupan ideologi ekstrem melalui media sosial, penyebaran hoaks nan memecah belah masyarakat, hingga meningkatnya praktik premanisme nan mengganggu stabilitas investasi dan kehidupan sosial masyarakat.

Adapun info Polri menunjukan sepanjang tahun 2025 abdi negara kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Di sisi lain, Densus 88 juga sukses mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan norma nan terukur.

"Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada abdi negara negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil nan aktif, terorganisir, dan mempunyai komitmen kebangsaan nan kuat. KBPP Polri mempunyai posisi strategis lantaran lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin nan melekat pada family besar Polri," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, KBPP Polri perlu memperkuat perannya sebagai organisasi kader kebangsaan nan bisa menjangkau generasi muda. Bonus demografi Indonesia bakal menjadi kekuatan besar andaikan generasi muda diarahkan kepada produktivitas, inovasi, dan semangat persatuan.

Sebaliknya, lanjut Bamsoet, tanpa pembinaan nan kuat, ruang digital dapat menjadi arena subur bagi penyebaran intoleransi, provokasi, dan kejahatan baru. Fenomena meningkatnya propaganda radikalisme melalui media sosial nan menyasar anak muda menjadi peringatan serius bagi seluruh komponen bangsa.

"Anak-anak muda kudu diajak masuk dalam aktivitas kebangsaan nan konkret. KBPP Polri kudu aktif datang di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, aktivitas sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan," tutur Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama antara organisasi kemasyarakatan dengan lembaga negara dalam menjaga ketertiban sosial.

Menurutnya, pengalaman di beragam wilayah menunjukkan bahwa sinergi antara abdi negara keamanan dan komponen masyarakat bisa mencegah bentrok sosial berkembang menjadi gangguan keamanan nan lebih besar. Dalam beberapa peristiwa pengamanan nasional, organisasi masyarakat turut dilibatkan untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan masing-masing.

"KBPP Polri kudu menjadi contoh organisasi nan mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini memerlukan perekat sosial nan bisa menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global," pungkas Bamsoet. (akn/ega)