Bamsoet: 2 Tahun Prabowo Fondasi Kuat Tingkatkan Ekonomi-Kesejahteraan Rakyat

Jakarta -

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi fondasi kemajuan dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, investasi, industrialisasi, hingga pembangunan sumber daya manusia. Dia menilai beragam capaian nan ada memperlihatkan kesungguhan pemerintah membangun kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Memasuki tahun ketiga, kata dia, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan keberhasilan beragam program strategis tersebut semakin nyata dirasakan masyarakat melalui pembuatan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, serta pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok daerah.

"Dua tahun pertama Presiden Prabowo telah memperlihatkan fondasi pembangunan nan semakin kuat. Tahun ketiga kudu menjadi pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan beragam program pemerintah betul-betul bisa meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya kudu terlihat dari kehidupan masyarakat nan semakin baik," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/26)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan, salah satu capaian krusial pemerintahan Prabowo terlihat dari realisasi investasi selama dua tahun nan mencapai Rp 3.923,2 triliun dengan penyerapan 5.485.944 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2.031 triliun alias 51,8 persen mengalir ke luar Pulau Jawa.

Perkembangan ini menunjukkan mulai menguatnya pemerataan investasi antar daerah. Namun, pemerintah perlu memastikan investasi nan masuk memberikan akibat ekonomi berkepanjangan melalui pembangunan industri pengolahan, penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku UMKM lokal.

Investasi di sektor pertambangan, misalnya, kudu bisa mendorong tumbuhnya industri hilir dan upaya pendukung di wilayah penghasil, sehingga masyarakat setempat memperoleh faedah ekonomi nan lebih besar. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasi dan training keahlian agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipenuhi oleh masyarakat Indonesia.

"Investasi triliunan rupiah kudu menghasilkan pekerjaan nan layak, bayaran nan baik, dan kesempatan upaya bagi masyarakat. Jangan sampai wilayah kaya sumber daya alam terus menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan kesejahteraan justru lebih banyak dinikmati di tempat lain," kata Bamsoet.

Bamsoet juga memaparkan, kemajuan sektor pangan dan daya juga menjadi langkah krusial memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare alias naik 12,69 persen.

Penyederhanaan pengedaran pupuk dan penurunan nilai pupuk bersubsidi sebesar 20 persen menjadi kebijakan nan dapat membantu menekan biaya produksi petani. Ke depan, peningkatan produksi kudu diikuti perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, penguatan persediaan pangan, serta agunan nilai nan menguntungkan petani sekaligus terjangkau konsumen.

Di sektor energi, arah kebijakan biodiesel B50 dan pengurangan ketergantungan impor solar, dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun, perlu diikuti kesiapan pasokan bahan baku, prasarana pengolahan, serta pengawasan akibat lingkungan. Penghematan devisa tersebut dapat memperbesar ruang untuk memperkuat industri daya domestik dan mempercepat pengembangan daya terbarukan.

"Kedaulatan pangan kudu membikin petani semakin sejahtera dan nilai kebutuhan pokok semakin terjangkau. Begitu pula kedaulatan energi, kudu bisa mengurangi impor, memperkuat industri nasional, dan menjaga nilai daya tetap berkawan bagi rakyat," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan kualitas manusia melalui ekspansi program kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima faedah melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara program Cek Kesehatan Gratis telah diakses lebih dari 106,3 juta masyarakat, disertai revitalisasi 16.167 sekolah dan pengoperasian 22 rumah sakit baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Besarnya jangkauan program tersebut kudu diimbangi pengawasan kualitas makanan, keamanan pangan, kesiapan tenaga kesehatan, kesiapan obat, serta pemerataan akomodasi pendidikan.

"Program besar pemerintah kudu dijaga kualitas dan ketepatan sasarannya. Makan Bergizi Gratis kudu melahirkan generasi nan lebih sehat, sekolah nan baik kudu menghasilkan anak-anak nan lebih cerdas, dan jasa kesehatan kudu semakin mudah dijangkau masyarakat," papar Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet juga mengingatkan pentingnya mempercepat pengentasan kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen alias sekitar 22,93 juta jiwa, dengan kemiskinan perdesaan 10,67 persen dan perkotaan 6,34 persen.

Pemerintah perlu memperkuat ekonomi desa, produktivitas petani dan nelayan, pembiayaan UMKM, lapangan kerja formal, serta perlindungan daya beli masyarakat. Bersamaan dengan itu, komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi, menutup kebocoran kekayaan negara, dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam kudu diperkuat melalui transparansi anggaran, pengawasan shopping negara, serta penegakan norma nan konsisten agar faedah pembangunan semakin besar dirasakan rakyat.

"Tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo kudu menjadi tahun percepatan kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan kudu terus turun, lapangan kerja semakin terbuka, daya beli menguat, dan kesenjangan antardaerah semakin menyempit. Rakyat kudu merasakan langsung hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari," pungkas Bamsoet.

(maa/dwr)