BAKN Minta KAI Siapkan Plan B Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

Jakarta -

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana persediaan alias plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Hal ini menyusul potensi molornya penyelesaian proses tersebut dari sasaran 15 September 2026.

"Kami menekankan dalam perihal ini BAKN, agar disiapkan plan B alias rencana persediaan jika kelak penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan finansial daripada PT Kereta Api Indonesia," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Hal itu disampaikan Andreas setelah BAKN DPR RI melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian utang KCIC dalam Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Kamis (10/9).

Ia menjelaskan prosesdue diligence nan tengah melangkah diperkirakan susah rampung sesuai sasaran nan direncanakan. Karena itu, skenario persediaan mesti disiapkan agar finansial PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak terganggu andaikan tenggat waktu penyelesaian tidak dapat dieksekusi tepat waktu.

"Itu termasuk perihal nan tetap dalam proses, proses penyelesaian. Dan mereka dalam proses lantaran ini sifatnya dalam prosesdue diligence. Karena itu, kita memandang bahwa potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar," paparnya.

Selain menyoroti penyelesaian utang KCIC, dia juga menekankan agar KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nan selama ini kerap berulang. Ia meminta Danantara selaku pemegang saham KAI dan Bukit Asam untuk turut menyupervisi penyelesaian persoalan tersebut berbareng Badan Pengelola BUMN.

"Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang tanggungjawab pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan nan dikelola oleh mereka itu melangkah selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik," pungkasnya.

BAKN bakal terus mengawal proses penyelesaian utang KCIC ini hingga tuntas guna memastikan tidak ada beban tambahan nan membebani finansial negara maupun BUMN terkait.

(akd/akd)