Bakamla Keluhkan Anggaran Kecil, Target 274 Kapal pada 2045, Tapi Baru Ada 10

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah menyoroti keterbatasan anggaran nan dimiliki lembaganya di tengah besarnya tugas pengamanan wilayah perairan Indonesia. Ia menilai support pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, menjadi krusial untuk memperkuat kapabilitas Bakamla ke depan.

Menurut Irvansyah, tantangan nan dihadapi Bakamla tidak sebanding dengan sumber daya nan tersedia saat ini. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia nan luas dan kompleks, kebutuhan armada serta operasional menjadi sangat mendesak untuk ditingkatkan.

“Anggarannya kecil, anggaranya mini tapi tugasnya besar, jadi perlu support dari Menteri Keuangan,” ujar Irvansyah kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Rabu (29/4).

Ia mengungkapkan, Bakamla telah menyusun proyeksi kebutuhan armada hingga 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Dalam kalkulasi tersebut, Indonesia dinilai idealnya mempunyai ratusan kapal patroli untuk memastikan pengawasan laut melangkah optimal.

“Kan saya itu sudah ngitung sampai 2045 Indonesia Emas harusnya punya 274 kapal,” katanya.

Namun, kondisi saat ini tetap jauh dari sasaran tersebut. Jumlah kapal nan dimiliki Bakamla tetap sangat terbatas dibandingkan kebutuhan ideal nan telah dihitung.

“Dari sasaran 274 kapal saat ini ada 10,” lanjutnya.

Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi ini mencerminkan tantangan besar dalam memperkuat sistem keamanan laut nasional. Minimnya armada berpotensi menghalang efektivitas pengawasan, termasuk dalam mencegah beragam aktivitas terlarangan di perairan Indonesia seperti penyelundupan dan pelanggaran pemisah wilayah.

Irvansyah berambisi ke depan ada peningkatan support anggaran agar Bakamla dapat memperluas armada dan memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.