4 bulan yang lalu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di rimba lindung. Prabowo meminta Bahlil mencabut IUP nan tidak jelas nan jumlahnya banyak.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas alias IUP-IUP nggak jelas di rimba lindung dan di hutan-hutan," jelas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya.
Dia menekankan pencabutan IUP dilakukan untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah tak bakal memberi rasa iba kepada siapapun nan merugikan rakyat dan negara.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada iba sekarang ya. Kita hanya memihak kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur dia.
"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan family kepentingan kelimpok nomor berapa Pak? Evaluasi segera," imbuh Prabowo.
Prabowo pun meminta Bahlil segera kembali melaporkan kepadanya soal pencabutan IUP. Dia menuturkan IUP nan tidak jelas bakal dicabut dan lembaga serta lembaga pemerintah bakal diperkuat.
"Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.
"Dua minggu saya laporan," jawab Bahlil.
"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," ujar Prabowo.
"Siap," ucap Bahlil.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·