
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan. (Foto: Okezone.com/Binti)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan dengan percepatan pertimbangan izin upaya pertambangan (IUP) bermasalah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jejeran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta Direktur Utama BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak mempunyai banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan pertimbangan menyeluruh.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo.
“Jadi ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, jika tidak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan,” tambahnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah kudu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Kita hanya memihak kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, alias kelompok, itu nomor berapa?” ujar Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo menekankan kepada Bahlil agar pertimbangan ratusan tambang terlarangan dilakukan secepatnya. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya,” tuturnya.
4 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·