ilustrasi(media sosial)
PASCA-terjangan Topan Noul, pemerintah Tiongkok tidak hanya berhadapan dengan akibat kerusakan fisik, tetapi juga ancaman serius dari maraknya konten tiruan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Video dan gambar manipulatif mengenai musibah sekarang marak membanjiri media sosial setempat.
Fenomena ini menampilkan beragam corak hoaks, mulai dari rekayasa jasad nan mengapung di genangan banjir, klaim letak terdampak nan tidak sesuai fakta, hingga laporan tiruan mengenai penanganan darurat. Bahkan, narasi tiruan mengenai pemadaman listrik sempat memicu tindakan panic buying kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Pihak kepolisian mengungkapkan kebanyakan kreator konten memanfaatkan momen musibah demi meraih ketenaran digital.
"Banyak dari kreator konten ini menggunakan buletin musibah untuk mencoba mendapatkan pengikut, mengetahui bahwa konten nan lebih sensasional alias berlebihan bakal memperoleh lebih banyak suka dan penayangan. Mereka dengan sengaja memfabrikasi info untuk menarik perhatian orang," kata Huang Zhihua, Wakil Kepala Keamanan Publik Siber Kepolisian Zhejiang.
Pakar akademisi turut menyoroti makin rendahnya halangan teknis dalam pembuatan konten tiruan berkah kehadiran teknologi AI.
"AI secara drastis menurunkan halangan teknis untuk menghasilkan info palsu. Individu tidak lagi memerlukan keahlian teknis nan canggih. Hanya dengan memberikan perintah (prompt) pada perangkat AI, mereka dapat dengan sigap menghasilkan teks, gambar, audio, dan video nan meyakinkan... nan sangat realistis tetapi sepenuhnya konten fabrikasi, diproduksi dalam skala besar," jelas Profesor Chen Bin dari Central Party School.
Dari sisi penegakan hukum, akademisi norma memandang pentingnya edukasi publik serta transparansi penindakan kasus secara terbuka.
"Jawabannya adalah edukasi publik nan dikombinasikan dengan penegakan hukum. Perlu untuk mempublikasikan kasus-kasus nyata di mana orang-orang telah dihukum. Kerugian nan disebabkan oleh konten tiruan buatan AI pada akhirnya adalah hasil dari gimana orang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut, bukan teknologinya itu sendiri," ujar Profesor Gao Fuping dari East China University of Political Science and Law.
Menanggapi krisis disinformasi ini, Badan Siber Tiongkok (Cyberspace Administration) sejak 23 Juli telah meluncurkan tindakan tegas berskala nasional. Fokus penindakan diarahkan pada kreator info rekayasa, penyuntingan intuitif nan menyesatkan, hingga akun nan menyamar sebagai pejabat resmi.
Otoritas kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh info dari sumber nan tidak jelas. Warga diminta mengandalkan pengumuman resmi pemerintah serta lembaga terakreditasi saat situasi darurat musibah berlangsung. (BBC/Z-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·