Bahasa Kriptos

(Dok. Pribadi)

BAHASA diciptakan untuk menjelaskan dunia. Melalui bahasa, manusia menyampaikan pikiran, membangun kepercayaan, dan menciptakan kesepahaman. Namun, sejarah juga menunjukkan sisi lain bahasa nan jarang dibicarakan. Bahasa tidak selalu dipakai untuk membuka makna. Dalam situasi tertentu, bahasa justru digunakan untuk menyembunyikannya.

Belum lama ini, publik dikejutkan pengungkapan KPK mengenai dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan imigrasi. Dalam perkara tersebut, muncul istilah 'malaikat' nan digunakan sebagai kode pengedaran duit kepada pejabat tertentu. Kata nan selama ini identik dengan kesucian, ketaatan, dan amal mendadak memperoleh makna baru nan sama sekali berbeda. Istilah lain juga muncul dalam kasus itu, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer nan merepresentasikan aliran duit untuk pihak-pihak tertentu.

Kasus itu menarik lantaran korupsi memperlihatkan wajah nan sering luput dari perhatian, ialah kebahasaan. Fenomena tersebut mengingatkan kita bahwa korupsi bukan hanya persoalan duit dan kekuasaan. Korupsi juga merupakan persoalan makna. Foucault (1969) menyampaikan bahwa bahasa adalah perangkat komunikasi nan membentuk langkah manusia memahami realitas. Dalam konteks korupsi, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga melalui keahlian mengendalikan bahasa.

BUKAN ITU MAKNANYA

Penggunaan bahasa sandi sebenarnya bukan perihal baru dalam kehidupan manusia. Dunia militer mengenal sandi morse dan semafor untuk menjaga kerahasiaan informasi. Berbagai golongan masyarakat juga mempunyai bahasa unik nan hanya dipahami personil organisasi mereka.

Di Malang dikenal bahasa walikan seperti 'arek Malang' nan berubah menjadi 'kera Ngalam'. Di Yogyakarta terdapat bahasa walikan berbasis aksara Jawa. Dalam bahasa Betawi, sejumlah kata mengalami perubahan bunyi sehingga hanya mudah dipahami golongan tertentu.

Pada dasarnya, semua corak bahasa rahasia itu merupakan produk produktivitas manusia. Bahasa menjadi perangkat membangun identitas kelompok, memperkuat solidaritas sosial, sekaligus menjaga kerahasiaan komunikasi. Tidak ada persoalan ketika kegunaan tersebut digunakan untuk kepentingan budaya, pergaulan, alias keamanan.

Masalah muncul ketika produktivitas nan sama dipakai untuk menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beragam perkara korupsi nan pernah terungkap, publik telah mengenal banyak istilah nan terdengar ganjil sekaligus menarik. Ada 'apel malang' dan 'apel washington' untuk membedakan jenis mata uang. Ada 'pengajian', 'liqo', alias 'pesantren' nan digunakan sebagai kode pertemuan dan jaringan tertentu. Ada pula istilah 'sumbangan masjid' nan dipakai untuk menyamarkan aliran uang. Kini muncul lagi istilah 'malaikat'.

Menariknya, sandi korupsi nyaris tidak pernah menggunakan kata nan secara langsung berasosiasi dengan suap, gratifikasi, alias duit haram. Kata nan dipilih justru kata-kata nan berkawan di telinga masyarakat, istilah nan berbobot positif, alias simbol nan mempunyai legitimasi sosial dan moral. Bahasa agama, bahasa akademik, istilah keseharian, apalagi simbol amal dijadikan tempat persembunyian makna.

Fenomena itu menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi. Korupsi juga merupakan praktik manipulasi bahasa. Kata-kata digunakan untuk menciptakan jarak antara tindakan dan kenyataan. Makin jauh jarak itu tercipta, makin mudah seseorang mengurangi beban moral atas perbuatannya. Ketika suap disebut 'ucapan terima kasih', 'jatah', alias 'malaikat', bahasa sedang bekerja bukan untuk menjelaskan kenyataan, melainkan untuk mengaburkannya.

MENGAPA BAHASA?

Bahasa sandi sering dipahami sekadar sebagai upaya menghindari penyadapan alias pengawasan abdi negara penegak hukum. Padahal persoalannya jauh lebih dalam daripada itu. Bahasa sandi sesungguhnya merupakan jejak psikologis dari kesadaran bahwa tindakan nan dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Orang nan percaya tindakannya betul tidak memerlukan kode. Ia tidak perlu mengganti nama duit dengan buah-buahan, mengganti pejabat dengan istilah religius, alias menyebut pengedaran duit sebagai 'malaikat'. Sebaliknya, makin rumit sandi nan digunakan, makin terlihat adanya kebutuhan untuk menyembunyikan sesuatu dari ruang publik.

Dalam kerangka itu, istilah 'malaikat', 'jatah', alias 'sumbangan' bukan sekadar kosakata. Ia merupakan langkah untuk mengurangi rasa bersalah. Tindakan nan sesungguhnya merupakan suap terasa lebih ringan ketika disebut dengan istilah nan lebih netral. Pemerasan terdengar tidak terlalu mengganggu ketika dibungkus dengan bahasa nan berkawan dan tidak mengancam.

PERUBAHAN MAKNA

Kasus penggunaan istilah 'malaikat' menyisakan ironi nan patut direnungkan bersama. Kata nan selama ini diasosiasikan dengan kesucian justru digunakan untuk menyamarkan dugaan praktik nan bertentangan dengan nilai kesucian itu sendiri. Peristiwa itu menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak lembaga dan finansial negara, tetapi juga merusak bahasa nan menjadi perangkat utama manusia membangun kepercayaan.

Korupsi selalu berupaya mencari kata-kata nan terdengar biasa agar tindakan luar biasa dapat tampak normal. Ia meminjam simbol nan dihormati masyarakat, lampau mengubah maknanya untuk kepentingan tertentu. Di sinilah kita memandang bahwa pertarungan melawan korupsi sesungguhnya juga merupakan pertarungan mempertahankan kejujuran makna.

Persoalan terbesar bukanlah bahwa para pelaku korupsi bisa menciptakan sandi nan canggih. Hal nan lebih mengkhawatirkan adalah ketika kecerdasan, kreativitas, pendidikan, dan keahlian berkata nan tinggi tidak lagi diarahkan untuk membangun kepercayaan publik, tetapi untuk mengelabuhinya.

CERDAS TAPI CULAS

Berdasarkan info KPK bahwa lebih dari 90% kepala wilayah nan terjerat dalam korupsi berasal dari golongan berilmu tinggi, mulai sarjana hingga doktor. Fakta itu menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak dapat dijelaskan sebagai akibat rendahnya pendidikan. Kohlberg (1981) apalagi pernah mengingatkan bahwa perkembangan intelektual tidak selalu melangkah seiring dengan perkembangan moral.

Menciptakan sandi nan efektif memerlukan kecerdasan. Sebuah kode kudu mudah dipahami golongan sendiri, tetapi susah dimengerti pihak luar. Ia memerlukan kesepakatan makna, pemahaman konteks, serta keahlian membaca situasi komunikasi. Makin rumit sebuah kode, makin tinggi pula keahlian berpikir nan diperlukan untuk membangunnya.

Ironisnya, kepintaran nan semestinya menjadi modal kemajuan bangsa justru digunakan untuk menghindari pengawasan. Kreativitas nan semestinya menghasilkan penemuan dipakai untuk menciptakan penyamaran. Kemampuan berkata nan semestinya memperkuat transparansi justru dimanfaatkan untuk menutupi kenyataan.

Pembangunan tidak hanya berangkaian dengan peningkatan kapabilitas manusia, tetapi juga ekspansi tanggung jawab moral dalam menggunakan kapabilitas tersebut. Kapasitas tanpa tanggung jawab dapat menghasilkan kemajuan nan rapuh. Dalam konteks korupsi, pelaku sering kali tidak kekurangan kemampuan, tetapi kekurangan komitmen etis dalam menggunakan keahlian itu.

Pendidikan rupanya tidak otomatis melahirkan integritas. Gelar akademik dapat meningkatkan kapabilitas intelektual seseorang, tetapi tidak selalu memperkuat kompas moralnya. Kita mungkin sukses menghasilkan lebih banyak orang pintar, tetapi belum tentu sukses menghasilkan lebih banyak orang nan jujur.

Fenomena itu menjadi pengingat bahwa bangsa tidak hanya memerlukan kecerdasan, tetapi juga karakter. Ketika kepintaran kehilangan moral, dia dapat berubah menjadi perangkat pembodohan. Walakhir, kegoblokan itu dapat menyantap banyak korban.