55 menit yang lalu
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah dalam upaya pembenahan perlintasan sebidang kereta api dan pembangunan double-double track (DDT).
Hal itu disampaikannya menyusul pembenahan pascakecelakaan KA dan KRL di Bekasi Timur.
Lasarus menegaskan, DPR mau memberikan support politik kepada pemerintah agar persoalan keselamatan transportasi dapat ditangani secara menyeluruh.
“Sebenarnya Pak Wamen Perhubungan (Suntana), kami DPR ini mau memberi support kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi). Ya, atas kondisi nan ada. Anggaran Bapak itu jika saya tidak salah tetap kurang 11 triliun Pak, hari ini. Ya, tetap 11 triliun kurang,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).
Menurut dia, keterbatasan anggaran membikin pembenahan sektor transportasi, termasuk sistem keselamatan, tidak dapat dilakukan secara optimal. Karena itu, DPR disebut perlu memberikan support politik terhadap Kementerian Perhubungan agar persoalan transportasi nan disebut tetap carut-marut ini dapat dibenahi.
“Kalau kita tidak bela Bapak di sini secara politik, gimana Bapak mau menyelesaikan carut-marut pikulan nan ada hari ini? Saya pernah ngomong di ruangan ini Pak, tolong ya, jangan korbankan ramp check Pak. Bus, kereta api, pesawat, kapal, saya pernah ngomong di tempat ini. Ya, dengan anggaran nan ada, utamakan ramp check lantaran ini menyangkut keselamatan orang,” ujar Lasarus.
“Ini Pak Wamen kan dari Polri ya, senior di Polisi tentu juga nggak usah kita ajari lah soal keamanan. Beliau jauh lebih memahami dari kita. Sebenarnya kami mau memberi support politik Pak, kepada Kementerian Perhubungan, kepada Kementerian PU, kemudian Korlantas, juga kepada Basarnas. Ya, anggaran kan dari sini Pak, berangkatnya juga dari komisi ini,” lanjutnya.
Ia kemudian menyinggung support anggaran dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 4 triliun nan disebut diberikan setelah kecelakaan terjadi. Namun, menurut Lasarus, nomor tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan lintasan sebidang nan jumlahnya tetap sangat banyak di Indonesia.
“Kemarin Presiden seingat saya di letak kejadian, akhirnya memberikan Banpres 4 triliun,” kata Lasarus.
“Pertanyaan saya Pak Suntana, apakah 4 triliun itu menyelesaikan masalah hari ini untuk lintasan sebidang? Kan tidak Pak. Masih jauh. Lintasan sebidang kita tetap seribu lebih Pak. Satu under pass, satu fly over saja anggarannya berapa Pak? Puluhan miliar. Jadi tidak mudah, kita tetap perlu banyak biaya Pak untuk menyelesaikan persoalan carut-marut di kereta api,” lanjutnya.
Selain persoalan lintasan sebidang, Lasarus juga menyoroti pentingnya pembangunan double-double track di jalur padat seperti Bekasi Timur. Ia mempertanyakan kenapa pembangunan jalur tambahan sebelumnya tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Belum kita bicara double-double track Pak. Ya kan? Ini masalah Bekasi Timur ini Pak. Dulu kenapa hanya double track aja sampai ujung? Ini kan double-double track ke double track. Kenapa nggak double-double track? Banyak pertanyaan ke saya,” ujar Lasarus.
“Apa kita nggak ada uang? Untuk keselamatan nggak ada istilah kita nggak ada duit. Dulu tetap sepi, sekarang sudah ramai. Kalau dulu nggak terlalu krusial double-double track lantaran tetap sepi. Sekarang sudah ramai, kudu double-double track. Perlu tambahan biaya,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan anggaran operasional Kementerian Perhubungan nan tetap kurang hingga Rp 11 triliun membikin pembangunan prasarana tambahan seperti double-double track semakin susah direalisasikan tanpa support anggaran lebih besar.
“Bapak untuk operasional saja tetap kurang 11 triliun, gimana mau bikin double-double track lagi? Maka kita duduk di sini agar ada penguatan. Kita tidak menyalahkan siapa pun,” kata Lasarus.
“Forum ini tidak untuk mencari kesalahan siapa pun Pak. Nggak ada orang nan mau kecelakaan itu. Saya yakin, kita semua tidak menginginkan itu terjadi. Tapi kejadian ini kudu kita analisa, simpul persoalannya ada di mana,” pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·