Bahas Pemilu Digital, Wamendagri Bima Arya Sampaikan Risiko-Manfaat

Jakarta -

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu langkah nan terus dikaji pemerintah untuk menghadirkan proses kerakyatan nan lebih efektif. Namun, penerapan sistem pemilu digital tidak hanya berangkaian dengan modernisasi teknologi, tetapi juga kudu memastikan aspek keterbukaan, keamanan, dan akuntabilitas tetap terjaga.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penerapan sistem pemilu digital secara nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya mengurangi beban kerja petugas melalui modernisasi proses pemungutan bunyi (e-voting).

Menurutnya, transformasi digital kepemiluan perlu dikaji secara menyeluruh agar beragam tahapan kerakyatan tetap melangkah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan sampai kita hanya menukar akibat lama dengan akibat baru. Belum lagi berhadapan dengan cyber attack, authentication failure, insider threat, foreign interference dan lain-lain," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).

Hal itu dikatakan Bima Arya dalam Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral nan digelar Perludem di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (31/8).

Ia menjelaskan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) sebelumnya telah melakukan sejumlah uji coba sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Menurutnya, penerapan sistem tersebut menunjukkan sejumlah manfaat, mulai dari proses penghitungan nan lebih sigap hingga pengurangan potensi kesalahan akibat aspek manusia.

"Enggak ada masalah, dan murah. Bahkan tidak pakai APBDes. Penghitungan tabulasi juga bisa dilakukan dengan sigap dan akurat. Human error lantaran kelelahan itu enggak ada lagi. Terus dalam jangka panjang juga dapat mengurangi sebagian besar kebutuhan logistik, lebih praktis," jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa perkembangan teknologi saat ini telah membawa Indonesia memasuki fase kerakyatan digital. Hal tersebut terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan sistem digital dalam beragam aspek nan mendukung penyelenggaraan pemilu.

Meski demikian, dia menilai transformasi digital dalam pemilu memerlukan kesiapan berbareng dari seluruh pihak nan terlibat. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan diperlukan untuk menyusun peta jalan kerakyatan digital nan komprehensif.

Menurutnya, langkah tersebut krusial agar penerapan digitalisasi pemilu dapat dilakukan secara matang, aman, dan tetap menjaga integritas kerakyatan menjelang Pemilu 2029.

"Intinya menuju masa depan digitalisasi pemilu hanya bisa kita lakukan dengan kolaborasi, dan co-creation," pungkasnya.

Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama dan personil DPR RI Mardani Ali Sera. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos datang secara virtual.

Simak juga Video 'Budi Arie Minta Maaf soal Heboh Pernyataan 'Pemilu 2029 Lebih Cepat':

(prf/ega)