Bagi Hasil Tambang Bakal Mirip Skema Migas, Ini Tujuannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap membahas rencana penerapan skema bagi hasil migas dipakai untuk sektor pertambangan. Namun, kajian nan dilakukan tetap dalam pembahasan internal pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan pertimbangan tersebut mencakup beragam aspek teknis dan finansial nan berangkaian dengan target-target strategis pemerintah ke depan. Salah satu tujuan mengambil skema tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian norma dan kepastian berupaya bagi pengusaha.

"Masih dalam pembahasan. Itu kelak itu lagi dikaji oleh Minerba. Ini kita belum ini tentu ini berasas kajian teknis, ekonomis dan juga ini mempertimbangkan pendapatan negara," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Pemerintah menilai penyesuaian sistem bagi hasil tersebut krusial untuk mengakselerasi pengamanan sumber daya alam nasional. Regulasi nan terintegrasi diharapkan bisa menciptakan suasana investasi nan lebih stabil dan kompetitif bagi para pelaku industri tambang di masa mendatang.

"Jadi jika kita memandang dari target-target tentu ini kita lakukan percepatan untuk pengamanan dan juga kudu ada kepastian norma dan juga kepastian berupaya bagi pelaku usaha," ungkapnya.

Rencana penyesuaian skema bagi hasil itu mencakup pertimbangan terhadap usulan proporsi pembagian, salah satunya isunya skema pembagian 70:30. Pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan izin kudu mempunyai landasan nan kuat guna menciptakan suasana berupaya nan lebih stabil di masa depan.

Pemerintah memastikan bahwa proses transformasi sistem bagi hasil tambang tersebut tidak bakal diputuskan secara sepihak. Yuliot menekankan bahwa hasil kajian mendalam tersebut nantinya bakal dibawa ke tingkat nan lebih tinggi untuk mendapatkan kesepakatan final.

"Itu ya kelak bakal dibahas di sidang kabinet. Jadi nan memutuskan itu adalah sidang kabinet," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno juga menanggapi berita nan beredar bahwa skema gross split berada pada kisaran 70:30. Meski belum dijabarkan secara gamblang, pemerintah tengah mengevaluasi segala kemungkinan skema nan bakal diterapkan.

"Evaluasi itu segala kemungkinan. Tapi tidak hanya itulah (70:30) mengenai hanya itu enggak spesifik," ujarnya saat ditemu di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai rencana tersebut. Tri menjelaskan, pihaknya tetap terus mengevaluasi tata kelola tambang, baik itu Izin Usaha Pertambangan dan lain sebagainya.

"Yang jelas gini, untuk mengenai dengan IUP dan lain sebagainya, ya kita bakal pertimbangan lah. Sebetulnya, penerimaan negara, bagian negara itu, apakah sudah sesuai dengan pasal 33 alias belum, kira-kira gitu," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]