Bagaimana Mekanisme War Ticket Haji Jika Resmi Diberlakukan? Berikut Penjelasan Wamenhaj

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan sistem skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji nan saat ini tetap dalam tahap kajian.

Dalam penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang, Jumat, Dahnil menjelaskan skema tersebut dirancang melangkah berdampingan dengan sistem antrean haji nan bertindak saat ini.

“Ke depan itu jika Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita bakal buka dua skema. Pertama adalah skema antrean nan sudah ada. Skema nan kedua adalah skema nan istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Dahnil.

Ia menyebut, war ticket merupakan bagian dari upaya transformasi sistem haji untuk memperpendek masa tunggu nan saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Dahnil menjelaskan, pemerintah berbareng DPR RI bakal menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berasas biaya riil tanpa subsidi dari biaya kelolaan haji.

“Misalnya ditetapkan Rp200 juta per orang, maka itu menjadi biaya nan dibayar penuh oleh jamaah nan memilih skema ini (war ticket),” kata Dahnil.

Sementara itu, jamaah nan memilih jalur antrean tetap bakal memperoleh subsidi alias nilai manfaat. Ia menegaskan penentuan biaya tetap berada dalam kewenangan negara untuk mencegah sistem pasar bebas.

Menurutnya, kuota war ticket dapat berasal dari tambahan kuota nan diberikan Pemerintah Arab Saudi, di luar kuota reguler tahunan.

Selain itu, peningkatan kuota juga merujuk pada proyeksi visi Arab Saudi 2030 nan menargetkan jumlah jamaah haji dunia meningkat dari sekitar dua juta menjadi lebih dari lima juta orang.