Badan Perlindungan Lingkungan AS Cabut Aturan Emisi Pembangkit Listrik Era Biden

Ilustrasi.(Magnific)

BADAN Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) pada Senin (14/9) resmi mencabut peraturan nan membatasi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas alam. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Donald Trump untuk memangkas biaya industri dan mendorong kemandirian daya Amerika Serikat.

Administrator EPA, Lee Zeldin, menyatakan bahwa tindakan ini bakal menghapus beban biaya miliaran dolar bagi industri dan membantu melepaskan potensi daya Amerika. Perubahan patokan ini menandai pergeseran esensial dari kebijakan suasana nan diusung oleh Presiden Joe Biden dan Barack Obama, nan sebelumnya konsentrasi pada pengurangan polusi industri, terutama di organisasi berpenghasilan rendah serta kebanyakan kulit hitam dan Hispanik.

Pembatalan Standar Karbon 2024

Dalam pernyataan resminya, EPA menyebut bahwa patokan baru ini menghapus sebagian besar Standar Polusi Karbon 2024 nan disahkan pada masa pemerintahan Biden. EPA mengeklaim persyaratan emisi tersebut melanggar Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act). Dengan pencabutan ini, EPA memproyeksikan produksi batu bara untuk sektor ketenagalistrikan bakal meningkat lebih dari 10 kali lipat.

Selain membatalkan patokan nan ada, kebijakan baru ini juga berpotensi menghalangi pemerintahan di masa depan untuk mengatur emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik. Langkah ini diperkirakan bakal segera menghadapi tantangan norma dari beragam organisasi lingkungan.

Tahun lalu, EPA menyatakan bakal menerbitkan temuan bahwa emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik fosil tidak berkontribusi secara signifikan terhadap polusi udara nan berbahaya. Klaim ini muncul meskipun info internal EPA tahun 2023 menunjukkan sektor ketenagalistrikan menyumbang 31% emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, menjadikannya industri penyumbang emisi tertinggi kedua di AS.

Agenda Kelimpahan Energi di G20

Pengumuman perubahan patokan ini bertepatan dengan pertemuan tingkat menteri G20 tentang kelimpahan energi di Houston. Lokasi Houston dipilih sebagai simbol peran krusial negara bagian kaya minyak tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi sekutu internasional nan selama ini mengejar kebijakan ramah lingkungan.

Presiden Trump sendiri secara konsisten meragukan perubahan iklim, menyebutnya sebagai penipuan terbesar di dunia dalam pidatonya di PBB tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, AS kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2015 untuk kedua kali.

Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Kelompok kesehatan dan lingkungan mengecam keras langkah deregulasi ini. Vickie Patton, penasihat umum Environmental Defense Fund, menyatakan bahwa penghapusan perlindungan nasional terhadap polusi suasana bakal berakibat jelek pada kesehatan dan keselamatan family di AS.

Berdasarkan kajian pemeriksaan info tahun lalu, patokan era Biden nan sekarang dicabut sebenarnya diperkirakan dapat mencegah 30.000 kematian dan menghemat biaya kesehatan sebesar Rp4.262 triliun (kurs perkiraan dari $275 miliar) setiap tahun. Pembatalan patokan ini dikhawatirkan bakal meningkatkan polutan rawan seperti kabut asap, merkuri, timbal, dan partikel udara mini nan memicu masalah paru-paru.

Dukungan Industri Batu Bara

Di sisi lain, industri batu bara menyambut baik langkah EPA. Kelompok America’s Power menilai patokan era Biden sebagai corak pelampauan wewenang yang menakut-nakuti keandalan jaringan listrik. Mereka beranggapan bahwa pencabutan patokan ini bakal melindungi konsumen dari kenaikan biaya listrik di tengah lonjakan permintaan daya untuk pusat data, kepintaran buatan (AI), dan manufaktur canggih.

Zeldin menegaskan bahwa tindakan era Biden dirancang untuk mencekik ekonomi demi melindungi lingkungan dengan niat menghapus industri batu bara dari keberadaannya. Kini, melalui peristiwa yang disebutnya sebagai hari deregulasi paling konsekuensial dalam sejarah Amerika, pemerintahan Trump berupaya membalikkan arah kebijakan daya nasional secara drastis. (CBS/I-2)